Sukses

Top 5 Bisnis: SBY Koreksi Pernyataan Jokowi soal Utang IMF

"Maaf, saya terpaksa mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi tentang utang IMF," tulis SBY melalui akun twitternya.

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengoreksi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal utang Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).

Koreksi itu disampaikan SBY lewat media sosial akun twitternya pada Selasa (28/4/2015). "Maaf, saya terpaksa mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi tentang utang IMF yang dimuat di salah satu media massa pada 27 April 2015," tulis SBY melalui akun twitternya.

"Pak Jokowi mengatakan yang intinya Indonesia masih pinjam uang ke IMF. Berarti kita dianggap masih punya utang kepada IMF," kata SBY.

SBY membantah pernyataan Jokowi itu sebab Indonesia tidak menjadi pasien IMF sejak 2006. "Saya harus mengatakan bahwa pernyataan Pak Jokowi tersebut salah. Indonesia sudah melunasi semua utang kepada IMF pada 2006 lalu," tutur SBY.

Informasi mengenai klarifikasi SBY soal utang IMF menjadi artikel paling dicari pembaca. Tak hanya itu, berita mengenai kritik Jokowi ke PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang belum bisa memproduksi kapal selam.

Lengkapnya, berikut lima artikel paling populer di kanal bisnis Liputan6.com, edisi Selasa 29 April 2015:

1. SBY: Maaf Saya Terpaksa Mengoreksi Pernyataan Presiden Jokowi

Mantan Presiden SBY menegaskan Indonesia telah melunasi utang ke IMF pada 2006. "Utang Indonesia ke IMF yang keseluruhannya berjumlah US$ 9,1 miliar, sisanya telah kita lunasi tahun 2006. Empat tahun lebih cepat dari jadwal," tulis SBY.

SBY menjelaskan tiga alasan percepatan pelunasan utang IMF itu. Pertama, ekonomi Indonesia tumbuh relatif tinggi, sektor riil mulai bergerak, fiskal aman, dan cadangan devisa cukup kuat.

Kedua, SBY menambahkan, Indonesia tak lagi didikte, dan minta persetujuan kepada IMF dan negara donor dalam mengelola ekonomi termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketiga, rakyat Indonesia tidak lagi dipermalukan, merasa terhina, karena Indonesia tidak lagi menjadi pasien IMF. Bebas dari trauma masa lalu.

2. Tolak Jual Rp 26 Miliar, Rumah Ini Akhirnya Laku Murah Meriah

Saat harga properti tengah mencapai puncaknya di Washington, sejumlah pengembang konstruksi berusaha mendirikan kondonium dan perkantoran yang mengharuskan rumah Spriggs digusur. Tawaran harga yang diberikan sangat tinggi membuat Spriggs seperti pria yang baru menang lotre jika menerimanya.

Namun setiap kali para pengembang menawar rumahnya, Spriggs menolak dengan tegas dirinya tak akan menjual rumah yang dihuninya tersebut. Berkali-kali pihak pengembang mengunjunginya di rumah dan kantor, tapi dia tetap menolak.

Hingga akhirnya Spriggs justru menjual rumahnya dengan harga yang jauh lebih murah dari tawaran yang selama ini diberikan. Apa penyebabnya?

3. Cara Orang Kaya Sembunyikan Uang

Orang kaya Amerika Serikat (AS) memiliki cara untuk menghindari pajak, dan mendapatkan rahasia bank. Bahkan lembaga pemerintah federal AS yang mengumpulkan pajak dan menetapkan hukum pendapatan dalam negeri yaitu Internal Revenue Service (IRS) harus turun tangan. Apa saja cara orang kaya menyembunyikan uang? cek di sini!

4. Lahan Jadi Penghalang BUMN Ini Buat Kapal Selam

Presiden Jokowi sempat mengkritik kinerja PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari yang sudah berdiri sejak 1967, tapi belum sanggup memproduksi kapal selam.

Menanggapi pernyataan Jokowi tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku yang menjadi alasan PT DKB sulit berkembang karena terbatasnya lahan.

5. Thailand Kena Peringatan, Produk Ikan RI Rebut Pasar Eropa

Pemerintah Thailand mendapatkan kartu kuning atau peringatan keras dari Uni Eropa setelah terungkapnya kasus perbudakan PT Pusaka Benjina Resources (PBR) atas anak buah kapal (ABK) menjadi peluang bagi sektor maritim Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, keadaan itu menjadi peluang Indonesia untuk memasarkan produknya ke Eropa. Lantaran, produk-produk Thailand telah diperketat untuk masuk ke Eropa. (Ndw)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini