BI: Tantangan Ekonomi RI Berat pada 2014

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyatakan, sejumlah faktor eksternal yang mewarnai perkembangan ekonomi Indonesia membuat tahun 2014 jadi tahun berat bagi ekonomi Indonesia.

Agus menyebut, tantangan ekonomi yang dihadapi antara lain pelemahan harga komoditas lantaran permintaan melambat dari China. Apalagi, pertumbuhan ekonomi negeri tirai bambu terus melambat, dan berlanjut hingga 2015.

"World economy outlook kembali merevisi pertumbuhan ekonomi pada 2015. Pertumbuhan ekonomi China diperkirakan 2015 akan tumbuh 7,1 persen dan tahun 2016 tumbuh 6,8 persen. Ternyata direvisi April turun 6,8 persen dan dan 6,3 persen," kata dia dalam Diskusi dan Peluncuran Buku Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2014, di Jakarta, Rabu (29/4/2015).

Dia menambahkan, hal tersebut juga ditambah krisis yang terjadi pada Argentina. Kemudian ditambah semakin kuat ekspektasi kenaikan suku bunga acuan dari bank sentral Amerika. "Kejatuhan rubel ikut mempengaruhi dinamika perekonomian di dunia," tambah Agus.

Dari hal tersebut, dia mengatakan rupiah menjadi terdepresiasi sebanyak 1,8 persen. Namun, kondisiny lebih baik dari Brazil, Turki, dan Malaysia. "Jadi betul ada penurunan, tetapi 1,8 persen masih jauh lebih ringan dari negara yang kami sebut," tandas dia.

Badan Pusat Statisitik (BPS) mencatat,  pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2014 mencapai level 5,02 persen secara tahunan (year on year). Level tersebut jauh di bawah asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 sebesar 5,5 persen.

Kepala BPS, Suryamin mengatakan, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 memang lebih rendah jika dibanding dengan tahun sebelumnya atau dibanding 2013. Hal tersebut terjadi karena BPS menggunakan cara perhitungan yang berbeda.

"Dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi Kuartal VI 2014, BPS mulai menggunakan metode perhitungan baru dengan menggunakan angka tahun dasar baru 2010  berbasis SNA 2008 aturan mengukur akitifitas ekonomi dikeluarkan PBB," ujar Suryamin. (Amd/Ahm)