Begini Cara Ajukan Permohonan Tax Allowance

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berkomitmen memudahkan investor untuk merealisasikan kegiatan investasinya di Indonesia. Komitmen itu ditunjukkan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menerbitkan Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu, dan Daerah Tertentu.

Peraturan ini pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011. Kepala BKPM, Franky Sibarani mengatakan, peraturan dalam bentuk Peraturan Kepala (BKPM) itu akan keluar pada Senin 4 Mei 2015. Dengan ada peraturan kepala BKPM yang mengatur tata cara permohonan fasilitas pajak penghasilan (Tax Allowance), investor dapat mengajukan permohonan tax allowance dengan menggunakan mekanisme baru pada saat awal PP Nomor 8 Tahun 2015 mulai diberlakukan pada Rabu 6 Mei 2015.

"Seperti diketahui, rapat koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian pada Kamis 30 April 2015 memutuskan PP Nomor 18/2015 dan seluruh peraturan pelaksananya siap diimplementasikan pada 6 Mei 2015 dengan komitmen penyederhanaan prosedur. Selain itu memberikan kepastian mekanisme pengajuan permohonan dan penetapannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, peraturan menteri dan Perka BKPM," kata Franky seperti dikutip dari keterangan yang diterbitkan, Minggu (3/5/2015).

Ia menambahkan, aturan kepala BKPM tentang tata cara permohonan fasilitas pajak penghasilan memuat secara lengkap tata cara dan persyaratan pengajuan fasilitas itu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM.

Dia menegaskan, ada aturan tentang tata cara permohonan Tax Allowance ini menunjukkan kuatnya komitmen Pemerintah dalam proses perizinan dan non perizinan penanaman modal yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi yang memudahkan para investor merealisasikan kegiatan investasinya.

"Untuk pengajuan izin dan fasilitasnya. Investor cukup datang ke PTSP Pusat di BKPM, dan tidak perlu lagi berkeliling ke kantor Kementerian atau Lembaga," kata Franky.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Lestari Indah menerangkan mengenai prosedur permohonan fasilitas Tax Allowance di PTSP Pusat BKPM.

Setelah pemohon menyampaikan ke front officers PTSP Pusat di BKPM akan dilakukan pengecekan lebih lanjut. Dalam hal permohonan sudah lengkap dan benar untuk ditindaklanjuti, BKPM akan menyelenggarakan Rapat Trilateral dengan mengundang pejabat setingkat Eselon-I atau yang mewakili dari BKPM, Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pajak dan Staf Ahli Menteri Keuangan serta Kementerian Teknis sesuai dengan bidang usaha yang diajukan dalam permohonan.

"Rapat Trilateral menghasilkan kesepakatan apakah menyetujui permohonan usulan Tax Allowance atau menolaknya. Di dalam Perka BKPM tersebut kami juga mengatur batasan waktu bagi penerbitan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan Tax Allowance tersebut. Ini komitmen kami dalam memberikan kepastian bagi investor," jelas Lestari.