RI Bak Kerajaan Perizinan dengan Pungli Puluhan Triliun Rupiah

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia selama ini terkenal dengan birokrasi yang berbelit belit, termasuk izin trayek angkutan umum, seperti moda transportasi darat, laut sampai udara.

Saking sulitnya mengantungi izin regulator, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo menjuluki Indonesia sebagai kerajaan izin.

"Izin di Indonesia itu dianggap seperti komoditas yang bisa diperdagangkan. Contohnya izin bus baru per trayek dibanderol Rp 200 juta, misal Jakarta-Surabaya ratusan juta rupiah. Kalau itu tidak membayar, semuanya senang," ucap dia di Jakarta, Minggu (3/5/2015).

Kata Agus, ada kebocoran pungutan liar (pungli) di jalan yang nilainya mencapai angka puluhan triliun rupiah untuk angkutan darat. Sehingga pungli di daerah ini perlu diberantas sampai ke akar-akarnya agar biaya operasional angkutan darat semakin rendah dan harga barang bisa stabil.

"Kita harus memberantas kerajaan perizinan ini. Puluhan triliun rupiah per tahun dari pungli ini kalau buat bangun terminal sudah berapa banyak," cetus Agus.

Dengan begitu, sambungnya, Kementerian Perhubungan bisa berkontribusi terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PnBP) yang dipatok Rp 50 triliun per tahun.

Sementara itu, nasib angkutan umum di Indonesia kian terpuruk karena tak ada perhatian khusus dari pemerintah. ‎Masyarakat pun enggan menggunakan transportasi umum karena kualitas yang buruk dan kondisi jalan yang semakin macet.

Pertanyaannya saat ini, apakah angkutan umum di Indonesia bisa seperti negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (AS)?

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda)‎, Eka Sari Lorena mengamini hal tersebut. Dia optimistis moda transportasi umum, khususnya angkutan darat bisa menyamai AS yang aman, nyaman, dan murah.

"Saya rasa bisa dalam kurun waktu 15 tahun, angkutan umum kita dapat menyamai AS," kata dia saat Launching dan Bedah Buku Membela Angkutan Umum di Pondok Indah Mal, Jakarta.

Syaratnya, Eka bilang, tidaklah mudah. Pemerintah, operator dan masyarakat harus bersinergi membangun angkutan umum dengan kualitas baik. Kerja keras yang dibutuhkan, sambungnya adalah membangun pendidikan atau kesadaran publik untuk memakai angkutan umum saat bepergian. (Fik/Ahm)