Trik Pemerintah Kurangi 7,45 Juta Pengangguran di RI

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengandalkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh), salah satunya tax allowance untuk menarik investasi industri padat karya di Indonesia. Dengan insentif itu diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dari kegiatan penanaman modal baru maupun ekspansi perusahaan.  

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan, peningkatan angka pengangguran pada Februari 2015 terjadi karena perlambatan ekonomi Indonesia. Pada tiga bulan pertama ini, ekonomi Indonesia hanya bertumbuh 4,71 persen.  

"Pertumbuhan ekonomi pengaruhi tingkat atau angka tenaga kerja. Karena pertumbuhan ekonomi tergantung struktur, walaupun ada investasi tinggi tapi tidak banyak menyerap tenaga kerja ya percuma," ujar dia di Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mengumumkan angkatan kerja Indonesia pada bulan kedua ini sebanyak 128,3 juta orang atau meningkat 6,4 juta orang dibanding Agustus 2014. Sedangkan dibanding Februari tahun lalu, bertambah sebanyak 3 juta orang.

‎Angka pengangguran bertambah 300 ribu orang menjadi 7,45 juta orang pada Februari 2015 dari realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 7,15 juta orang.

"Makanya kita genjot investasi industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Tapi kan pengusaha ingin adanya kepastian upah," papar Sofyan.

Untuk menarik investasi tersebut, dijelaskan dia, pemerintah berjanji memberi fasilitas pengurangan pajak. Jika menyerap banyak tenaga kerja, maka akan diberikan insentif lebih besar.

"Kita juga akan beri insentif buat perusahaan lokal yang investasi di Kawasan Berikat saat ekspor. Saat menggunakan 40 persen komponen domestik, langsung dianggap produk dalam negeri. Dibebaskan pajak buat penyimpanan barang di gudang Kawasan Berikat jadi lebih banyak yang taruh logistik di sini," terang dia.

Pemerintah, tambahnya, akan memacu pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, proyek perumahan, transportasi umum mulai dari LRT, MRT dan kereta cepat yang sedang menunggu studi dari Tiongkok. "Dengan begitu akan menciptakan banyak aktivitas dan menyerap banyak tenaga kerja," pungkas Sofyan. (Fik/Ndw)