Perlindungan TKI di Timur Tengah Sangat Buruk

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung penuh langkah Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI untuk menghentikan sementara (moratorium) pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Timur Tengah.

Alasannya karena pemerintah setempat kurang memperhatikan perlindungan buruh migran termasuk TKI yang bekerja di Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengungkapkan, langkah moratorium bertujuan memberi perlindungan kepada para TKI menyusul banyaknya kasus kekerasan yang dialami pekerja Indonesia di Timur Tengah.

"Kalau lihat dari devisa memang harus dibuka, tapi dari sisi kurangnya perlindungan tenaga kerja harus ditutup (pengiriman TKI)," ujar dia di kantornya, Jakarta, Jumat (8/5/2015).

Ditegaskan Sofyan, moratorium tenaga kerja juga ditempuh negara-negara yang lebih miskin dari Indonesia. Mereka menutup pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Timur Tengah yang dinilai tidak mampu memberi perlindungan memadai terhadap buruh migran.

Saat ini, sambung dia, Indonesia masih bernegosiasi dengan pemerintah Timur Tengah dan mendesak untuk meningkatkan sistem perlindungan terhadap tenaga kerja migran yang bekerja di Timur Tengah.

Namun pemerintah Indonesia, lanjutnya, ikut memperbaiki sistem rekrutmen yang kerap berujung masalah, seperti kasus manipulasi umur, tidak memberi bekal pelatihan, dan sebagainya.

"Ke depan kita ingin kirim tenaga kerja berkualitas, bukan ke Timur Tengah karena negara itu paling tidak bagus perlindungannya terhadap buruh migran," cetus Sofyan. (Fik/Ndw)