Ada Stok 1,3 Juta Ton, Jokowi Tetap Restui Impor Beras

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan akan mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan nasional, stabilisasi harga dan mengendalikan inflasi. Keran impor dibuka meskipun Perum Bulog saat ini mempunyai stok beras di gudang sekitar 1,3 juta ton.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil menjelaskan, impor dibenarkan untuk menjaga harga beras di pasaran supaya tetap stabil. Saat ini, diakui dia, Perum Bulog kesulitan mencari beras di pasaran dan harganya masih sangat tinggi.

"Kami akan impor beras tapi lihat dulu bagaimana hasil akhirnya. Akhir Juni ini kami tahu berapa kurangnya yang akan diimpor, supaya jangan sampai inflasi meningkat dan harga beras melonjak," terang dia di kantornya, Jakarta, Jumat (8/5/2015).

Kata Sofyan, Bulog sampai saat ini sudah menyerap 1,3 juta ton beras dari petani. Stok ini, sambungnya cukup untuk memenuhi kebutuhan 4 bulan hingga 5 bulan. Stok itu akan bertambah karena Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu akan membeli 25 ribu sampai 30 ribu ton per hari.

"Panen sekarang tidak seragam dan tidak berbarengan, akibatnya harga padi mahal. Jadi cadangan kurang kami harus mengimpor untuk stabilisasi harga, kebutuhan beras miskin dan cadangan beas pemerintah," jelas dia.

Sofyan mengaku, kebijakan impor tersebut tidak bertentangan dengan program swasembada beras seperti yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengingat swasembada harus dicapai dalam 3 tahun.

"Awalnya Presiden berharap tahun ini bisa tercapai sehingga tidak perlu impor. Tapi setelah mendapatkan gambaran kondisi sebenarnya, Presiden sampaikan kami perlu impor beras sambil membenahi irigasi, pemberian pupuk, bibit, traktor supaya swasembada tercapai dalam 3 tahun," pungkas Sofyan. (Fik/Gdn)