PPh Bakal Dikurangi, Menkeu Enggan RI Dibandingkan Singapura

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan akan merevisi tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan maupun orang pribadi pada tahun depan. Namun rencana tersebut sudah tersebar dari mulut Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan dengan rencana menurunkan PPh Badan dari 25 persen menjadi 17,8 persen-17,5 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengatakan, penurunan PPh Badan harus mengubah amandemen Undang-undang (UU). Lantaran tarif PPh korporasi yang tinggi di Indonesia berpotensi merealokasi operasi perusahaan ke luar negeri, seperti Singapura.

"Saya tidak mau diadu oleh Singapura, itu tidak fair. Kita punya komplikasi lebih tinggi, penduduk 250 juta dan 18 ribu pulau, sedangkan Singapura cuma 5 juta, tax server tidak bisa bersaing dengan Singapura," kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Dalam jangka pendek, tambah Bambang, pemerintah berencana merevisi tarif PPh Badan dan Orang Pribadi guna mendorong daya saing. Namun kebijakan itu baru akan diberlakukan tahun depan.

"Itu pemikiran terakhir kita, saya tidak mau bikin aturan, lalu beberapa hari kemudian diprotes dan ditarik lagi," tegasnya.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani menyambut baik penurunan PPh Badan. Langkah ini perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing korporasi di Indonesia dengan luar negeri.

"Kalau dari referensi, tarif PPh yang turun tidak ada korelasinya dengan penurunan penerimaan. Justru Rusia memangkas tarif PPh saat 2003 lalu, penerimaan pajaknya melonjak," terang dia.

Sebelumnya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 1.224,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. (Fik/Ahm)