Merauke Punya Lahan Pertanian Mangkrak 4,6 Juta Hektare

Liputan6.com, Jakarta - Di saat lahan pertanian semakin menyusut di wilayah Indonesia bagian Barat dan bagian Tengah, ada potensi besar di Indonesia bagian Timur. Hamparan lahan berhektare-hektare masih dapat dijumpai di daerah Merauke, Papua, tepatnya di desa Wapeko.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan Desa Wapeko, Merauke yang menyimpan kekayaan alam luar biasa meski jarak harus ditempuh dua jam melalui jalur darat. Katanya, ada hamparan tanah datar yang luasnya mencapai 4,6 juta hektare di desa tersebut.

"Ini sudah diidentifikasi 1,2 juta hektare yang bisa dipakai untuk menanam padi, jagung dan tebu atau gula. Kalau semuanya 4,6 juta hektare dikerjakan, dan sudah ada 5.000 hektare dicoba hasilnya, ternyata setiap 1 hektare bisa menghasilkan 8 ton padi," terang dia di acara Trade & Investment Forum, Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5/2015).

Jokowi menghitung, apabila 8 ton padi ini dikalikan 4,6 juta hektare, maka hasil panen bisa mencapai 37 juta ton per sekali panen. Sedangkan dua kali panen, bisa mengumpulkan 74 juta ton padi dan tiga kali panen sebanyak 112 juta ton. "Itu hanya dari satu kabupaten. Padahal produksi nasional kita 60 juta ton padi sampai 70 juta ton padi," papar dia.

Dirinya menegaskan, jika hamparan tanah luas di Indonesia Timur bisa digarap secara serius, maka Indonesia akan mendulang panen berlimpah ruah hanya dari satu kabupaten. Sedangkan, lanjut Jokowi, masih ada empat Kabupaten lagi di Merauke dengan lahan luas, kondisi sangat subur, ada sungai besar di kanan kiri lahan.

Dalam hal pengelolaan lahan, Jokowi membuka pintu bagi investasi swasta sebesar 30 persen dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 70 persen. "Mau konsorsium berapa perusahaan juga enggak bakal tergarap langsung," ‎ujar Jokowi.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyatakan bahwa Jawa Barat (Jabar) merupakan salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian terkait penataannya. Mulai dari persoalan tata lahan sampai kepada sektor pertanian.

"Tata lahan, kualitas lingkungan, pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, transportasi, air bersih, dan sektor pertanian jadi tantangan berat Jabar sehingga butuh pemimpin yang bekerja cepat," tegas Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof A Chaniago.

Dia menyoroti, masalah penurunan Produk Domestik Bruto dari sektor pertanian di Jabar dari 16 persen menjadi tinggal 6 persen sejak 2 tahun lalu. Padahal di wilayah ini, banyak sentra pertanian termasuk daerah Karawang yang disebut-sebut sebagai lumbung padi Jabar.

"Legendanya Karawang itu lumbung padi Jabar, tapi itu hanya akan menjadi mitos karena terbukti pendapatan berkurang karena alih fungsi lahan dan produktifitas menurun," jelasnya.

Andrinof menilai, penyebabnya karena tingkat pencemaran air atau irigasi semakin tinggi terutama dari Sungai Citarum, yakni sungai paling tercemar di dunia.

"Jadi kita butuh paradigma dan pendekatan baru. Salah satunya dengan mempercepat pembukaan lahan-lahan pertanian baru dan mendengungkan kedaulatan pangan," kata dia.

Ironisnya, sambung dia, banyak lahan pertanian produktif di Pulau Jawa dibinasakan atau dialih fungsikan. Padahal lahan pertanian di Pulau Jawa tiga kali lipat paling subur dibanding luar Pulau Jawa. (Fik/Gdn)