Sukses

Top 5 Bisnis: Buruh Tak Dapat Jaminan Pensiun Sedot Perhatian

Selain soal jaminan pensiun, pembaca ikut menyoroti soal hikmah isu beras plastik dan tingkat utang RI di Asia.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah, pengusaha dan buruh hingga kini belum sepakat perihal besaran iuran pensiun yang harus dibayarkan. Buruh pun meradang dan mendesak pemerintah segera memenuhi permintaan mereka.

Bahkan, buruh menyatakan lebih dari 40 juta buruh terancam tidak mendapatkan jaminan pensiun pada 1 Juli 2015 dikarenakan Presiden Jokowi belum menandatangani RPP Jaminan Pensiun.

Desakan buruh ini pun menuai perhatian pembaca Liputan6.com dan menjadi artikel paling dicari. Selain soal jaminan pensiun, pembaca ikut menyoroti soal hikmah isu beras plastik dan tingkat utang RI di Asia. Berikut daftar lengkapnya, Rabu (27/5/2015):


1. Puluhan Juta Buruh Terancam Tak Dapat Jaminan Pensiun

Puluhan juta buruh terancam tidak mendapatkan jaminan pensiun saat iuran jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku pada 1 Juli 2015.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, hal ini lantaran pemerintah belum juga mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Pensiun menjadi Peraturan Pemerintah (PP).

2. Mentan: Ada Hikmah di Balik Isu Beras Plastik

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai ada hikmah dibalik peredaran isu beras dioplos plastik yang berkembang belakangan ini.

Hikmah yang bisa ditarik adalah masyarakat jadi lebih mencintai produk dalam negeri dan kembali bersedia mengkonsumsi beras petani.

"Hikmahnya, supaya mencintai produk dalam negeri, jadi mengkonsumsi beras dalam negeri," kata Andi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Andi mengatakan, selama ini Perum Bulog bertugas menyerap beras produksi dalam negeri. Penyerapan ini menjamin keamanan beras produksi lokal.

3. DPR Usul Jokowi Buat Kartu Indonesia Anti Miskin

Dalam Rapat Paripurna DPR yang membahas pandangan fraksi-fraksi tentang pokok-pokok Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, Anggota Dewan mengusulkan pembuatan Kartu Indonesia Anti Kemiskinan untuk melengkapi Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Demikian disampaikan Marwan Cik Asan saat interupsi rapat paripurna kepada pemerintah sebelum membacakan pokok-pokok RAPBN tahun depan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Kata Marwan dari Fraksi Partai Demokrat dalam hal ini Kementerian Keuangan dan DPR dalam menyusun APBN harus fokus pada kesejahteraan rakyat.

4. Tingkat Utang RI Paling Rendah di Asia

Di antara negara kekuatan ekonomi baru (emerging) di Asia, Indonesia tercatat menjadi negara dengan tingkat utang terendah pada tahun ini, hanya sebesar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Managing Director & Co-head of Asian Economic Research HSBC Frederic Neuman mengatakan, saat ini nilai kredit negara-negara berkembang Asia termasuk Indonesia menunjukan tren peningkatan.

"Namun, Indonesia sebagai negara dengan tingkat utang terendah dibanding dengan rasio PDB di Asia," kata Neuman, pada acara Indonesia Economic Outlook 2015, di Jakarta, Selasa (26/5/2015).

5. DPR Sepakat Koruptor Diampuni Demi Pajak

Komisi XI DPR mendukung penuh langkah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan ‎untuk menerapkan pengampunan pajak (tax amnesty), termasuk pengampunan spesial bagi koruptor yang bersedia memarkir dana, aset maupun harta kekayaannya di Indonesia.

Ketua Komisi XI‎ DPR, Fadel Muhammad mengakui, Komisi XI sedang mendiskusikan kebijakan tax amnesty dengan pemerintah. Salah satunya untuk mengejar uang atau dana warga Indonesia yang terparkir di luar negeri seperti Singapura.(Nrm/Igw)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.