Sukses

Jawaban Menkeu Soal RAPBN 2016 di Depan 300 Anggota DPR

Menkeu, Bambang Brodjonegoro menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,8 persen-6,2 persen dalam RAPBN 2016 realistis.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi DPR terkait pokok-pokok kebijakan fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 mulai dari pertumbuhan ekonomi, asumsi kurs rupiah, kepatuhan pajak sampai penyaluran dana desa.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro saat Rapat Paripurna di hadapan 300 orang anggota DPR menegaskan pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,8 persen-6,2 persen dalam RAPBN 2016 dianggap cukup realistis.

Sebelumnya para anggota DPR memandang target pertumbuhan ekonomi tahun depan dari pemerintah terlalu optimistis. Namun ada pula yang menganggap terlalu pesimistis karena pemerintah Joko Widodo masih sanggup memacu pertumbuhan lebih dari 6,2 persen di 2016.

"Ditopang dari perbaikan ekonomi global, sehingga mendorong kinerja perekonomian nasional, termasuk konsumsi rumah tangga dan investasi. Ada perluasan cakupan kinerja sosial dan pilkada serentak di 2016 sehingga menguatkan konsumsi domestik yang menyumbang 55 persen dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB)," tegas dia di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Sementara penguatan investasi domestik, sambung dia, berasal dari pembangunan infrastruktur, transportasi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan ada upaya iklim berinvestasi serta peran swasta yang diperkuat melalui skema Public Private Partnership (PPP).

"Berbagai proyek infrastruktur yang didanai APBN-P mulai terealisasi di 2015 dan dampaknya akan dirasakan pada 2016," ujar Bambang.

Sementara menyangkut asumsi kurs rupiah pada rentang Rp 12.800 sampai Rp 13.200 per dolar AS, pemerintah sepakat untuk menjaga volatilitasnya. Lantaran, Bambang mengaku, pergerakan kurs rupiah berkontribusi besar pada stabilitas nasional.

"Maka dari itu, kami selalu berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) melalui serangkaian kebijakan untuk menjaga defisit transaksi berjalan, melakukan pemantauan ekonomi dan menyiapkan langkah mitigasi," terang dia.

Pertumbuhan ekonomi dan asumsi kurs, Bambang mengatakan harus diikuti dengan kepatuhan wajib pajak guna menggenjot penerimaan pajak di tahun depan. Sejumlah langkah disiapkan untuk mencapai target penerimaan pajak tahun ini dan ke depan.

Dia menyebut, pertama, melakukan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan menggunakan faktur pajak elektronik dan pemakaian e-filing untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

"Ekstensifikasi wajib pajak dan menggali sumber pendapatan negara bukan pajak. Caranya meningkatkan pengawasan penambangan dan penangkapan ikan ilegal demi mengoptimalkan penerimaan negara," tegas Bambang.

Kebijakan pemerintah lain dalam menstimulus ekonomi nasional, tambah dia, melakukan penghematan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan memberlakukan subsidi tetap bagi solar. Hasil penghematan ini, lanjut Bambang, direalokasi ke pembangunan infrastruktur, transfer daerah, pengurangan defisit dan dana perlindungan sosial.

Pemerintah mendukung pemenuhan pembiayaan dengan biaya efisien dan risiko terkendali. Mengelola utang dan surat utang berharga negara sebaik mungkin, termasuk mengendalikan porsi utang valas, rasio utang dalam batas aman, mengurangi tingkat bunga mengambang dan melakukan pendalaman pasar.

"Kami juga sudah membagikan dana desa ke 352 kabupaten/kota sebesar Rp 6,68 triliun sampai saat ini. Kami terus mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota untuk mempercepat penyaluran dana desa," ujar Bambang. (Fik/Ahm)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.