JK Sebut Larangan Ekspor Bauksit Jaga Kekayaan RI

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menyebut terpuruknya industri bauksit di Tanah Air karena ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah di masa lalu . Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai tudingan Faisal Basri bertentangan dengan amanat Undang-undang.

"Wah terbalik itu pikiran, karena itu Undang-undang mengamanatkan justru menjaga lingkungan dan membuat nilai tambah. Mungkin Pak faisal lupa baca Undang-undangnya itu," kata JK, di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

JK mengatakan, penting ‎untuk menjaga bauksit sebagai salah satu kekayaan nasional. Bila larangan ekspor dicabut, maka bauksit Indonesia malah tidak dinikmati di negaranya sendiri.

"‎Sangat penting menjaga kekayaan nasional, jangan digaruk kiri-kanan dengan percuma dan saya kira agak berlawanan dengan yang disampaikan Faisal itu bahwa kita lebih kaya, lebih makmur (kalau ekspor bauksit). Kalau begitu kita lebih miskin, semuanya digaruk," tegas JK.

Ketua Palang Merah Indonesia ini paham pengusaha bauksit nasional tidak bisa berbuat apa-apa tanpa smelter alumina atau pabrik pengolahan bauksit. Bila smelter telah selesai dibangun, JK jamin harga jual bauksit itu akan lebih tinggi.

"Mungkin hari ini ada penurunan tapi begitu smelter jadi, langsung naik," tandas JK.

Faisal Basri sebelumnya menyebut mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa sebagai biang keladi kekacauan industri bauksit nasional saat ini.
Faisal menjelaskan pada awal 2014 lalu, Hatta Radjasa berperan atas terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 terbit. Aturan itu melarang ekspor mineral mentah, termasuk bauksit dalam jumlah besar besar.

Aturan itu membuat industri bauksit nasional hancur lantaran semua perusahaan bauksit tak lagi diperbolehkan mengekspor bauksit yang merupakan bahan mentah pembuatan aluminium. Faisal menduga pelarangan ekspor bauksit itu ada campur tangan perusahaan aluminium terbesar Rusia, UC Rusal.

Longgarkan Aturan

Untuk mendorong lagi industri bauksit, pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana melonggarkan aturan ekspor konsentrat bauksit. Ketua Tim Nasional Percepatan Pembangunan Smelter Kementerian ESDM Said Didu mengatakan, pembangunan smelter bauksit terancam terhenti karena kekurangan modal yang diakibatkan berhentinya kegiatan ekspor bauksit.

"Beberapa penambang bauksit sudah mencapai produksi smelternya, dan mereka harus menambah modal pembangunan smleternya kalau tidak dia bisa bangkrut," kata Said. Butuh terobosan hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya dengan memperbolehkan konsentrat komoditas bauksit diekspor.

Namun pemerintah tidak dengan mudah memberikan kelonggaran ekspor konsentrat bauksit. Said mengungkapkan, pemerintah bakal mengenakan bea keluar bauksit dan mengaturnya dalam pertauran pemerintah. (Silvanus A/Ahm)