Cara OJK Bantu Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal membentuk tim khusus untuk membantu pemerintah daerah (pemda) untuk menerbitkan surat utang daerah atau obligasi daerah (municipal bonds).

Kepala Pengawas Eksekutif Pasar Modal OJK, Nurhaida bilang, tim ini terdiri dari instansi yang terkait dengan penerbitan obligasi daerah. "Tim terdiri dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), semua pihak yang terkait dengan obligasi daerah itu," ujar Nurhaida, Jumat (29/5/2015).

Dia mengatakan, tim tersebut nantinya bertugas membantu langkah pemerintah dalam penerbitan obligasi. Adapun, bantuan tersebut seperti pemilihan underwriter atau penjamin emisi.

"Pemerintah Provinsi melaksanakan, dan dibantu konsultan dan lain-lain.  Underwriter (penjamin emisi) jika mereka ingin tunjuk underwriter. Bagaimana menyesuaikan dengan aturan," kata Nurhaida.

Pihaknya sampai saat ini belum bisa memastikan kapan tim tersebut bakal terbentuk. Yang pasti, Nurhaida menuturkan akan dilakukan dalam tempo secepat-cepatnya. "OJK sedang meminta nama-nama kepada masing-masing pihak yang akan menjadi anggota tim," tandas dia.

Sebelumnya rencana pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi mendapatkan ganjalan seperti pemberhentian proses audit laporan keuangan daerah di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Karena itu, agar rencana penerbitan obligasi daerah bisa segera terwujud, OJK pun mengusulkan supaya audit Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) diserahkan ke kantor akuntan publik (KAP).

Ketua Dewan komisioner OJK, Muliaman D Hadad mengatakan, sebenarnya masalah proses audit bukan perkara pokok terkendalanya penerbitan obligasi daerah. Muliaman mengatakan, masalah pokok yang mengganjal pemerintah daerah menerbitkan obligasi karena belum ada keseriusan.

"Saya kira tidak terlalu sulit untuk bisa membuat laporan keuangan yang baik, tetapi itu perlu kesiapan dari kepala daerah," kata Muliaman.

Tak sekadar niat saja, penerbitan obligasi daerah juga mesti menimbang kesiapan infrastruktur pendukung. "Obligasi daerah kita jajaki, saya kira tidak mudah. Kita siapkan infratrukturnya terutama kesiapan pemerintah daerah mesti ada SDM, kantornya," ujar Muliaman. (Amd/Ahm)