Menperin Janji Fasilitasi Insentif Pajak buat Proyek Smelter

Liputan6.com, Palu - Menteri Perindustrian Saleh Husen mengaku siap menjembatani para pengusaha yang telah membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di Indonesia untuk mendapatkan kelonggaran pajak (tax holiday).

Kesediaannya tersebut setelah melihat realisasi beroperasinya smelter‎ milik PT Sulawesi Mining Investmen (SMI)  di desa Fatufia, Kecamatan Bahodopo, Kabupaten Morowali.

"Saya akan perjuangkan realisasinya ke Menkeu. Hilirisasi di Morowali ini akan menarik investasi lainnya baik di kawasan ini maupun daerah lainnya," ujar Saleh Husin, Sabtu (30/5/2015).

Pemberian fasilitas pajak tersebut menjadi satu hal yang menurut Saleh sangat positif sebagai bentuk apresiasi dan daya tarik para pengusaha dalam membantu meningkatkan nilai tambah produk asal Indonesia.

‎Tak hanya itu, dicontohkannya keuntungan bagi SMI lainnya yaitu pemerintah akan membangunan politeknik industri berbasis nikel, pembangunan pusat inovasi Industri berbasis nikel, dan pembangunan kawasan industri.

Presiden RI Joko Widodo sebelumnya telah meresmikan smelter nikel milik SMI. Kehadiran smelter ini akan meningkatkan nilai tambah produk nikel di Indonesia yang bisa mendongkrak penerimaan negara dari segi ekspor.

‎"Sebelumnya nikel diekspor dalam bentuk bahan mentah, di daerah lain juga sama. Ekspor mineral mentah ini distop, tidak boleh karena harus ada nilai tambah untuk daerah dan untuk lingkungan daerah," papar Jokowi.

Dijelaskan Jokowi, dengan adanya smelter ini akan menjadikan harga jual nikel dari Indonesia akan naik puluhan kali lipat dari yang sebelumnya hanya US$ 30 per metrik ton.

Jika diolah dengan barang setengah jadi melalui pabrik miliki SMI ini,  harganya bisa menjadi kisaran US$ 1.300 per metrik ton. Ini akan membantu mengurangi defisit neraca transaksi perdagangan Indonesia.

"Saya titip pada pimpinan SMI agar dalam waktu secepatnya enam tahun, agar nantinya bahan mentah yang ada dijadikan barang jadi. Misalnya, stainless steel harganya bisa US$ 2.800 per metrik ton," kata Jokowi. (Yas/Ndw)