Butuh Lembaga Kuat untuk Urusi Pasokan Rumah Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Kebutuhan rumah di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Setiap tahun sedikitnya dibutuhkan 800 ribu unit rumah baru, sementara pasokan yang bisa direalisasikan masih di bawah 120 ribu unit per tahun. Oleh karena itu Indonesia membutuhkan lembaga kuat yang diberi tanggungjawab penuh mengurusi masalah public housing.

Jehansyah Siregar, Ketua Kelompok Studi Perumahan dan Permukiman Institut Teknologi Bandung (ITB), mengatakan otoritas tersebut dapat dilakukan oleh Perumnas ataupun badan baru yang dibentuk pemerintah.

"Harus ada satu lembaga power full yang khusus memasok rumah buat rakyat berpenghasilan rendah. Bisa Perumnas, atau bisa juga lebih dari satu lembaga karena Indonesia adalah negara yang sangat luas dan penduduknya sangat banyak," kata Jehansyah kepada Liputan6.com, Selasa (16/06/2015).

Dia memberi contoh Jepang saja yang luas wilayah dan penduduknya tidak sampai setengahnya dari Indonesia punya lebih dari dua sejenis Perumnas guna menjamin pasokan rumah murah bagi rakyatnya.

Selain dapat dimintai pertanggungjawabannya terkait penyediaan rumah rakyat, lembaga tadi juga  akan menghilangkan spekulasi yang menyebabkan harga tanah terus naik dan dikuasai oleh swasta.

Jehan mencontohkan kegagalan pembangunan kota baru karena salahnya paradigma pemerintah dalam mengembangkan kota terutama karena terlalu mengandalkan peran pengembang swasta.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada 2011 menyepakati pengembangan 10 kota baru dengan Realestate Indonesia (REI). Sepuluh lokasi pembangunan kota baru, yang disepakati, berada di sekitar ibu kota provinsi.

Yakni di sekitar wilayah Kota Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, Palembang, Pekanbaru, Medan, Makasar, Banjarmasin dan Balikpapan. Namun, papar Jehansyah, pembangunan kota baru di sekitar Jakarta belum maksimal, padahal di Jakarta dan sekitarnya masih memungkinkan membangun 40 kota baru, seperti yang dilakukan kota-kota metropolitan di negara lain seperti, London dan Tokyo.

Salah satunya pembangunan kota baru di Maja, Banten, yang semula akan dikelola Perumnas, kini justru lahannya banyak dikuasai pengembang dan spekulan.

"Paradigma perumahan publik harus diubah, dari sekadar mengandalkan swasta. Pemerintah harus hadir, salah satunya lewat lembaga public housing tadi. Setidaknya pasokan dari pemerintah bisa mencapai 40 persen dari keseluruhan pasokan setiap tahunnya," ungkap dia.

Selain Jakarta dan sekitarnya, Jehansyah menilai, Surabaya dan Medan juga mendesak untuk memiliki kota baru sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru.  Sementara Bandung, Yogyakarta dan Semarang kalau bisa mengendalikan jumlah penduduk agar kota bisa tetap berkembang. (Rinaldi/Ahm)

Reporter: Muhammad Rinaldi