Provinsi Ini Punya Potensi Menangkan Pasar Bebas ASEAN

Liputan6.com, Jakarta - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai memiliki potensi besar untuk memenangkan pasar ASEAN saat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 berlangsung.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) Provinsi Kalimantan Timur Ichwansyah mengatakan provinsi yang beribukota di Samarinda ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang masih menjadi unggulan.

Menpan RB Siapkan Formasi PNS Khusus Putera-Puteri Kalimantan di IKN
6 Fakta Menarik Masjid Baitul Muttaqien di Samarinda yang Bergaya Arsitektur Turki dan Eropa
Penerbangan Perdana Balikpapan-Kualanamu, Targetkan Wisatawan dari Kalimantan ke Sumut

Dia mencontohkan, Kaltim memiliki sumber minyak dan gas di sektor pertambangan. Kemudian juga ada sektor kehutanan, perkebunan, dan perikanan yang memiliki prospek investasi cukup besar untuk dikembangkan.

"Potensi sumber daya alam tersebut terbuka bagi siapapun untuk dapat mengolah dan memanfaatkannya atas dasar saling menguntungkan dan dilaksanakan secara sinergis. Penanaman modal investasi dapat dilakukan oleh negara-negara ASEAN," ujar Icwansyah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Apalagi sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kaltim dinilai semakin mudah menyerap investasi dari semua negara, termasuk ASEAN. Investasi tersebut tentunya akan digunakan sebesar-besarnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Kami yakin ke depan perekonomian Kaltim akan semakin meningkat, apalagi setelah Kaltim ditetapkan sebagai salah satu koridor ekonomi nasional dan KEK," lanjutnya.

Menyambut datangnya penerapan MEA di akhir Desember 2015, Ichwansyah menegaskan para pelaku usaha nasional khususnya di Kaltim, punya peran penting.

"Para pelaku usaha di Kaltim dapat memanfaatkan pangsa pasar ASEAN dengan meningkatkan kualitas produk dan daya saing. Mereka juga dapat menjalin kerja sama dengan para pengusaha ASEAN," kata Ichwansyah.

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, lanjut dia, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, namun juga para pelaku usaha karena pada akhirnya dampak MEA harus benar-benar memberi manfaat positif untuk masyarakat dan dunia usaha. "Para pelaku usaha harus memiliki keyakinan dan turut aktif jelang persaingan bebas MEA," tandas dia. (Dny/Ahm)