Sukses

Strategi Pemerintah Jokowi Kurangi Tingkat Kemiskinan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mematok tingkat kemiskinan di kisaran 9 persen-10 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 atau turun dari target 10,3 persen di APBN-P 2015. Untuk menekan jumlah orang miskin di Indonesia, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi.

Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas Rahma Iryanti memasukkan target pembangunan atau indikator kesejahteraan dalam RAPBN 2016, meliputi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan rasio ketimpangan pendapatan (gini ratio).

Rahma menyebut, tingkat kemiskinan ditargetkan merosot menjadi 9 persen sampai 10 persen pada 2016. Gini ratio dipatok 0,39 dan tingkat pengangguran terbuka menurun jadi 5,2 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan di APBN-P 2015 disepakati di level 10,3 persen, tingkat pengangguran 5,6 persen dan gini ratio turun 0,40.

"Kita menjaga supaya penduduk miskin tidak semakin jatuh ke bawah garis kemiskinan melalui pengembangan hidup berkelanjutan. Mendorong penciptaan lapangan kerja dan memberdayakan UMKM serta koperasi," ucap dia saat Rapat Panja Pemerataan Pembangunan antara pemerintah dan Banggar di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Rahma menambahkan, pemerintah sudah mempunyai program prioritas untuk mencapai sasaran target pembangunan tersebut. Meliputi program mengurangi beban penduduk miskin, bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH), penyediaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).  

"Memperbaiki kebijakan penyaluran raskin, penyediaan layanan kesehatan bagi warga kurang mampu lewat Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), beasiswa bagi 21 juta siswa kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), upaya program SJSN Ketenagakerjaan yang efektif per 1 Juli 2015," jelas Rahma.

Strategi lain, lanjut dia, pembangunan masyarakat desa di 499 kecamatan, pemberian beasiswa kepada 75 ribu mahasiswa, 221 ribu beasiswa dalam program Bidik Misi, 25 ribu Bidik Misi on going Perguruan Tinggi Swasta dan pengembangan perumahan dengan sasaran 550 ribu unit rumah susun.

"Yang perlu dilakukan memperbaiki regulasi penanggulangan kemiskinan, perbaikan kebijakan penyaluran bansos dan pemberdayaan masyarakat termasuk beberapa regulasi lain soal jaminan sosial nasional per 1 Juli," terang Rahma.

Pemerintah Jokowi, sambungnya, juga akan mempertahankan daya beli penduduk miskin agar tidak semakin jatuh ke bawah garis kemiskinan. Rahma mengaku, ada 5.300 kecamatan akan difasilitasi dana amanah, memberi stimulan rumah kepada keluarga fakir miskin, memberdayakan nelayan dengan target sasaran 200 kampung nelayan dan petani. (Fik/Ahm)

Artikel Selanjutnya
Tingkatkan Daya Beli, Pemerintah Harus Perhatikan 4 Hal Ini
Artikel Selanjutnya
Usai Presiden Pidato, Berikut Pidato Ketua DPR