Sukses

Mentan Bidik ‎Produksi 500 Ribu Ton Beras dari Jatim

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menargetkan produksi beras di Jawa Timur bisa mencapai 500 ribu ton hingga Juli 2015.

Liputan6.com, Surabaya - Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman menargetkan produksi beras di Provinsi Jawa Timur (Jatim) bisa mencapai 500 ribu ton hingga Juli 2015.

Dia mengatakan target itu bisa dicapai asalkan dibantu anggota TNI AD untuk membeli beras langsung ke produsen atau petani.‎ Dan Bintara pembina desa (Babinsa) wajib mengawal kebijakan ini.

"Kita tanggalkan egoisme sektoral, mari bersama turun sawah, tanam, panen, dan jadi swasembada padi," tutur Menteri Amran setelah acara rapat koordinasi penyerapan gabah atau beras di Balai Prajurit Makodam V/ Brawijaya, Selasa (23/6/2015) malam.

Dengan Babinsa membeli langsung padi ke petani, lanjut dia, akan memutus  mata rantai distribusi beras ke masyarakat. Kementan melalui Babinsa dan didampingi Bulog membeli padi kualitas medium dan premium dari petani. Untuk harga mengacu Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan komersil.

Sinergitas antara Kementan dengan TNI, sudah berlangsung sejak sebelum dirinya menjadi menteri. Kerjasama dikuatkan payung hukum berupa Memorandum of Understanding (MoU).

"Menyikapi kemarau, akan kita bagikan pompa tambahan 20 ribu unit dalan waktu dekat. Kita lihat titik kekurangan air di mana, langsung kirim pompa," tandasnya.

Sementara itu, Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Eko Wiratmoko mengatakan, selain pendampingan pihaknya juga melakukan sosialisasi tanam.

"Anggota kami juga menangkapi penyelewengan pupuk subsidi yang dijual dengan harga umum atau dijual ke yang tidak berhak. Babinsa sudah kami arahkan. Yang berprestasi kami beri penghargaan," katanya.

‎Sedangkan Kadivre Bulog Jatim Witono yakin produksi padi di Jatim bisa tercapai pada bulan Juli mendatang.

"Produktifitas akan melimpah. Gubernur bersurat ke bupati atau wali kota untuk dukung panen, dan mulai hari ini akan ada produksi padi 5.000 ton per hari. Ini seiring diterimanya surat gubernur oleh bupati atau wali kota untuk menyerap hasil panen," pungkasnya. (Dian Kurniawan/Ndw)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini