Sukses

Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan, Menteri Susi Sering Diancam?

"Takut, ya kadang. Tapi saya percaya ini kan niat untuk memperbaiki‎ perikanan Indonesia supaya lebih baik," ungkap Menteri Susi.

Liputan6.com, Jakarta - Aturan moratorium kapal-kapal eks asing, bongkar muat kapal di tengah laut (transhipment) sampai penenggelaman kapal pelaku illegal fishing yang berani dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyulut emosi para pengusaha. Cibiran, hinaan hingga ancaman seperti makanan sehari-hari bagi Mantan CEO Susi Air itu.

Dalam sebuah kesempatan bincang ekslusif kepada Liputan6.com, Susi mengakui bahwa ketakutan terkadang muncul dan menghantui dirinya. Namun rasa memiliki terhadap bangsa ini membuatnya menepis rasa takut tersebut.

"Takut, ya kadang. Tapi saya percaya ini kan niat untuk memperbaiki‎ perikanan Indonesia supaya lebih baik, mengembalikan sumber daya alam Indonesia kepada pemiliknya, yaitu kita bangsa Indonesia," terang dia di kantornya, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Susi menganggap, ada risiko pekerjaan yang harus ditanggung apalagi saat menerapkan kebijakan yang mengganggu zona nyaman pelaku usaha. ‎Menteri Susi hanya ingin menjalankan amanah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap dirinya yang hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Saya diangkat Pak Jokowi sebagai menteri tentu harus mempunyai pertanggungjawaban atas mandat ini. Saya merasa Pak Jokowi berani memilih orang berpendidikan serendah saya dan saya ingin memberikan satu apresiasi dengan kerja sungguh-sungguh," tuturnya.

Menurutnya, seorang menteri harus konsisten dan bertanggungjawab serta memperhitungkan segala risiko pekerjaan termasuk ancaman yang datang dari sejumlah pihak yang merasa terganggu dengan aturan tersebut. Jika kinerja tidak memuaskan, maka dirinya harus siap mundur dari jabatannya.

"Ada kolega saya yang mengingatkan, Menteri KKP itu dalam 15 tahun sudah ada 5 orang menteri. Menteri satu menjabat 5 tahun, yang lainnya rata-rata 3 tahun. Ada ‎yang memperingatkan begitu dan bagi saya enggak apa. Jadi reshuffle atau diancam orang itu adalah risiko pekerjaan," papar Susi. (Fik/Ndw)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.