Kontraktor Sambut Baik Percepatan Tender Proyek Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) menyambut baik rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU-Pera) untuk mempercepat proses lelang tender berbagai proyek milik pemerintah. Rencananya, lelang tender untuk tahun anggaran 2016 akan dibuka sejak Agustus 2015. Lebih cepat 2 bulan jika dibanding dengan rencana sebelumnya yang akan dibuka pada Oktober 2015.

“Gapensi akan membantu menyukseskan percepatan ini. Lebih cepat lebih baik,” ujar Sekjen BPP Gapensi, H.Andi Rukman Karumpa, dalam keterangannya, Rabu (1/7/2015). Andi melanjutkan, dengan percepatan ini, pihaknya berharap pembangunan fisik berbagai proyek sudah dimulai pada Januari 2016.

Perbaikkan  sistem lelang tender pekerjaan infrastruktur ini, lanjut Andi, akan membuat waktu pengerjaan akan lebih panjang. “Jadi, kami juga kerjanya tidak terburu-buru yang berakibat pada kualitas proyek,” ungkap Andi.

Menurut Andi, belajar dari jadwal tender sebelumnya, sangat banyak proyek yang belum tergarap memasuki semester kedua. Akibatnya, realisasi anggaran juga berlangsung lambat dan berakibat pada rendahnya serapan anggaran bagi pertumbuhan ekonomi.

Gapensi memperkirakan dengan jadwal baru ini, maka dampak stimulus anggaran pemerintah akan segera terasa pada pada kuartal I 2016. Sehingga siklus melambatnya pertumbuhan pada kuartal pertama yang kerap terjadi tiap tahun dapat terhentikan.

“Kalau awal Januari anggaran sudah turun. Dampaknya langsung terasa, ada konsumsi meningkat. Dan, pertumbuhan bisa langsung digenjot. Tidak usah tunggu-tunggu ekonomi naik pada kuartal berikut,” pungkas Andi.

Andi mengatakan, sektor yang secara pasti dapat segera digenjot lebih kencang pertumbuhannya adalah sektor konstruksi dari anggaran negara. Sebab, sektor ini tidak terpengaruh kondisi global maupun konsumsi dalam negeri.

Sebagaimana diketahui, total Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2015 yang diserahkan kepada Kementerian dan Lembaga sebesar Rp 647,3 triliun terdiri atas 22.787 DIPA. DIPA di bawah kewenangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat berjumlah 18.648 DIPA dengan nilai Rp 627,4 triliun. Sedangkan untuk Satuan kerja Pemerintah Daerah (terkait dengan dekosentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama) berjumlah 4.139 DIPA dengan nilai Rp 19,9 triliun.‎ (Yas/Gdn)