Menteri Susi Temukan 12 Perusahaan Perikanan Langgar Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat 12 perusahaan perikanan yang melanggar hukum administrasi dan pidana. Hal tersebut merupakan hasil analisis dan evaluasi jilid II oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pihaknya telah melakukan analisis dan evaluasi jilid II pada kapal perikanan yang pembangunannya di luar negeri. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 dan perubahannya Nomor 10 Tahun 2015 tentang moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengeloaan Perikanan Indonesia.

"Hasil analisis dan evaluasi jilid II adalah terhadap 12 perusahaan perikanan," kata Susi, di kantor Kementerian kelautan Perikanan, Jakarta, Rabu (1/7/2016).

Susi menyebutkan, kriteria analisis evaluasi untuk mengukur kepatuhan operasional kapal meliputi sembilan kriteria antara lain legalitas kepemilikan kapal, keberadaan nakhoda dan anak buah kapal asing, pengaktifan VMS.

Lalu transshipment secara tidak sah, pelanggaran jalur penangkapan ikan, kesesuaian kondisi fisik kapal dengan SIPI,  indikasi tindak pidana berat,  pembangunan atau kemitraan dengan UPI dan kewajiban pendaratan di pelabuhan pangkalan yang ditunjuk dalam masa berlaku periode Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Penangkap ikan (SIKPI).

Terkait dengan konsensus hukum, Susi menuturkan, pelanggaran terkait kepatuhan operasional kapal pada poin tiga dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan SIPI atau SIKPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pelanggaran terkait kepatuhan perusahaan terhadap kegiatan operasional usaha perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Pencabutan SIUP dikenakan bila mana ditemukan indikasi adanya tindak pidana yang berkaitan dengan perikanan antara lain human trafficking, penyelundupan barang-barang secara ilegal, terbukti memalsukan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa izin dan pelanggaran hukum yang dilakukan berulang kali.