Pembangunan Infrastruktur Perlu Perbaikan Penyusunan Anggaran

3 Tantangan Infrastruktur di Indonesia — Dalam hal daya saing infrastruktur jalan, Indonesia saat ini berada pada pada posisi 87 dari seluruh negara di dunia.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir menuturkan, saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia terhambat lantaran penyusunan politik anggaran yang lemah.

"Iya karena politik anggaran kurang pas," kata Nasir, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, ‎Senin (6/7/2015).

Deretan Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya yang Rampung di Tahun Ini, Apa Saja?
Pembangunan di DIY Bakal Mengacu pada Inisiatif Infrastruktur Hijau yang Berkelanjutan

Oleh karena itu, Kemenristekdikti pun turun tangan dalam penyusunan politik anggaran tersebut. Nasir menegaskan anggaran harus sudah siap sebelum awal tahun pembangunan, sehingga tidak menyebabkan keterlambatan.

"Kemenristek dan dikti berkontribusi bagaimana bangun perencanaan itu, mulai dari awal sebelum penganggaran dimulai. Harusnya ada perencanaan dulu, tidak tiba-tiba tahun berjalan baru dimulai," tutur dia.

Untuk kepastiannya, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres). Isi dari Perpres masih akan dibahas lebih lanjut. "‎Maka politik perencanaan anggaran harus kami perbaiki dengan mengeluarkan Perpres," imbuh Nasir.

Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo menambahkan, perencanaan sebaiknya sudah rampung minimal tiga bulan sebelum pelaksanaan pembangunan.

"Diharapkan pelaksanaan perencanaan, term of reference, p, dan detail design itu dilaksanakan 3 bulan sebelum Januari. Jadi Oktober, November, Desember harus sudah mulai bekerja sehingga begitu percepatan infrastruktur di mulai per Januari sudah langsung lari," tandas Indroyono.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat kesiapan rancang bangun infrastruktur.‎ Dalam rapat tersebut, ia menekankan pentingnya perencanaan yang baik.

"Ada hal penting untuk kita perbaiki bersama yaitu hal perencanaan dan jadwal waktu ke depan. Tadi di sidang kabinet sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang perlu dibuat ialah anggaran kerja dan siapa yang tanggung jawab," kata JK.

Rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB ini, dihadiri oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Koordinator Perekonimian Sofyan Djalil, Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi M Nasir, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Pembangunan Perumahan Basuki Hadi Moeljono. Juga dihadiri oleh kepala biro dari kementerian terkait.

JK menuturkan rapat ini tidak akan bertele-tele dan langsung membahas persoalan pokok. "Kita rapat lagi. Kadang-kadang rapat tiga hari sehari. Ini singkat saja. Setelah mempelajari beberapa tahun ini khususnya tahun ini apa yang kita capai dalam pembangunan ini," tegas JK. (Silvanus A/Ahm)