Petroleum Fund Masih dalam Kajian Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengkaji skema stabilisasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan waktu perubahan harga BBM.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengatakan, pihaknya masih mencari formula yang pas untuk mengatur stabilitas harga BBM. Rencananya, stabilisasi harga BBM akan diterapkan tahun depan atas persetujuan DPR.

"Kalau untuk petroleum fund tahun ini pasti tidak bisa. Kami menganggarkannya tahun depan. Kami kaji, kami analisi untuk tahun berikutnya. Hal tersebut membutuhkan persetujuan komisi VII dan badan anggaran." kata Wirat, Kamis (30/7/2015).

Kajian tersebut mengenai instansi yang pengelola dana sekaligus juga sumber pendanaannya. Ada dua pertimbangan skema sumber dana, yaitu disediakan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) seperti di Thailand atau berasal dari pajak seperti Malaysia.

"Itu apakah dikelola kementerian Keuangan, Pertamina atau BLU. Usulan ke depan apakah APBN mirip Thailand, atau mirip Malaysia, kami tata pajaknya ini sedang dibahas. ESDM Kemenkeu dari parlemen Bappenas," tuturnya.

Jika stabilisasi BBM sudah diterapkan maka harga BBM akan tetap meski harga minyak dunia mengalami kenaikan karena ditomboki dan harga BBM akan tetap pula ketika harga minyak dunia turun karena keuntungan akan ditabung ke dana stabilisasi BBM.

Wirat mengungkapkan, jika stabilisasi BBM mengambil dari pajak seperti Malaysia, maka Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) akan dikurangi saat harga minyak naik untuk menambahi harga BBM dan akan dinaikan ketika harga minyak dunia turun.

"Kalau diambil jadi stabilisator harga, harga minyak dunia rendah pajaknya digedein, kalau harga minyak tinggi pajaknya dikecilin, itu polanya Malaysia," tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga sedang melakukan kajian waktu perubahan harga BBM, dalam kajian tersebut timnya mempertimbangkan berbagai aspek selain harga acuan (Mean Of Plates Singapura/MOPS) yaitu sosial, ekonomi dan politik.

"Sebulan, tiga bulan, empat bulan, enam bulan, kan sudah kelihatan polanya, kajian bagus untuk ekonomi Indonesia saat ini lebih landai," pungkasnya. (Pew/Gdn)