Sukses

Pemprov Jabar Biayai Bandara Kertajati dari Utang

Pemprov Jawa Barat (Jabar) siap menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) siap menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Rencananya kebutuhan penerbitan surat utang jangka panjang ini sampai Rp 8 triliun.

Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar mengungkapkan, obligasi daerah merupakan sebuah model pembiayaan alternatif pembangunan infrastruktur. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan Jabar untuk menerbitkan obligasi daerah selambat-lambatnya tahun ini.

"Pak Mardiasmo (Wakil Menteri Keuangan) akan membahas ini dan ke Bandung Jumat ini. Kita sudah mulai persiapan diskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," kata dia di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (30/7/2015).

Menurutnya, kesiapan Pemprov Jabar untuk menerbitkan obligasi dibuktikan dengan kajian dari Tim Independen dan beberapa konsultan. Seluruh proses, diakui Deddy, sudah dijalankan tinggal menunggu prosedur di Kementerian dan lembaga seperti OJK.

Rencananya, Deddy menambahkan, pemerintah akan menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 4 triliun sampai Rp 8 triliun. Jatuh tempo atau tenornya 10 tahun. Kebutuhan ini, diakui dia, tentu mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar.

"Size penerbitan obligasi Rp 4 triliun-Rp 8 triliun. Tentu dipelajari PAD-nya. Kalau PAD enggak meningkat, menerbitkan obligasi seperti bunuh diri karena ini kan investasi jangka panjang," terang dia.

Deddy menyebut, Pemprov Jabar sudah mengalokasikan dana penerbitan obligasi daerah ini untuk proyek pembangunan bandara, jalan tol dan lainnya. Sebagai contoh, bandara Kertajati yang akan menyerap pendanaan lewat utang termasuk jalan tol Cisumdawu, Gedebage-Tasikmalaya, Sukabumi-Ciranjang dan Ciranjang-Padalarang.   

"Bandara Kertajati anggarannya untuk tahap I Rp 4,3 triliun. Tapi kita mau bangun dulu tahap I sesi I dari tiga sesi. Jadi jumlahnya enggak sebesar itu, yang penting tahap I sesi I bisa beroperasi," jelas Deddy. (Fik/Ndw)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.