Sukses

Ini 4 Metode Subsidi Langsung Elpiji 3 Kg yang Dikaji Pemerintah

Penerapan pemberian subsidi guna menghindari penyelewengan subsidi.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji empat metode pemberian subsidi langsung elpiji 3 kilogram (kg). Hal ini guna menghindari penyelewengan subsidi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja menyebutkan metode pertama dengan pemberian subsidi langsung menggunakan metode kartu. Metode tersebut seperti program kartu sakti Presiden Joko Widodo.

Jika metode tersebut diterapkan, harga elpiji 3 kg tidak disubsidi seperti harga elpiji 12 kg. Nantinya subsidi akan diberikan berupa uang tunai kepada masyarakat yang berhak. Uang tersebut bisa diambil pada tempat yang telah ditentukan.

"Diberi kartu dengan dananya tapi hanya untuk beli elpiji saja, ini agak berat harus dianggarkan duluan di APBN, sepertinya ini cukup sulit dilakukan tahun ini," kata dia di Jakarta, Jumat (7/8/2015).

Ia melanjutkan, metode kedua tetap menggunakan media kartu sebagai penanda masyarakat yang berhak mendapat elpiji 3 kg dengan harga subsidi. Kartu tersebut nantinya harus diperlihatkan ke agen, pangkalan atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ketika ingin membeli elpiji 3 kg dengan batas maksimal tiga tabung dalam sebulan.

Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki kartu tersebut, akan dikenakan harga tanpa subsidi seperti elpiji 12 kg.

Untuk menerapkan metode ini, PT Pertamina (Persero) akan menanggung beban terlebih dahulu setelah itu baru diajukan dananya ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Masyarakat boleh beli tiga tabung per bulan dengan harga subsidi, kalau mengadakan Pertamina," tuturnya.

Berikutnya adalah dengan metode finger print. Yakni dengan memanfaatkan teknologi informatika. Masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi harus meletakan jarinya pada alat khusus untuk dideteksi sidikjarinya. "Finger print kelemahan bangun sistem program IT server lainya," tegas dia.

Cara yang terakhir adalah menggunakan kartu seperti kartu debit. Masyarakat yang berhak menggesekkan kartu tersebut pada mesin pencatat.

"Keempat sistem tidak perlu kita bangun karena kerjasama bank atau PT Pos. Tidak perlu dibangun hanya menumpang menambahkan sistem sudah ada," tuturnya.

Namun, keempat program tersebut akan dirapatkan terlebih dahulu untuk dipilih salah satunya bersama instansi terkait.

Setelah satu program disepakati, nantinya akan diujicobakan diterapkan di Pulau Batam terlebih dulu pada Agustus. Kemudian secara bertahap ke Tarakan pada September dan Bali bulan berikutnya. "Programnya sudah ada kita coba di Batam dulu, dalam minggu ini mengerucut dilakukan," pungkas dia. (Pew/Nrm)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.