China Sanggup Bangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mulai September

Liputan6.com, Jakarta - Komitmen China dalam membangun kereta cepat (High Speed Railways/HSR) alias Shinkansen rute Jakarta-Bandung diiringi dengan penawaran spesial, mulai dari jangka waktu pengembalian investasi sampai kesanggupannya menggarap proyek ini mulai September 2015.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengatakan, kebutuhan anggaran pembangunan kereta cepat Shinkansen sebesar US$ 5,5 miliar. Jika diitung menggunakan kurs rupiah 13.500 per dolar AS, maka investasinya ditaksir sekitar Rp 74,25 triliun.

"Nilai investasinya US$ 5,5 miliar. Itu untuk membangun HSR," ucap dia saat ditemui wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (11/8/2015).

China, sambung Andrinof menawarkan suku bunga investasi murah 2 persen dengan masa pengembalian sampai 50 tahun. Terdiri dari 10 tahun grace period dan tenor 40 tahun. "Memang banyak keunggulan yang diberikan China," lanjut dia.

Tawaran lain yang tak kalah menarik, tambahnya, sanggup memulai pekerjaan kereta cepat pada September 2015. Bahkan dia mengaku, China menargetkan proyek Shinkansen Jakarta-Bandung bakal selesai dalam waktu tiga tahun.

"Pihak China menjelaskan dengan rinci bagaimana rencana ini masuk akal. Mereka menunjukkan pengalamannya membangun 17 ribu kilometer (km) rel kereta, diantaranya 9.000 km untuk HSR. Itu terbesar di dunia," papar dia.

Sementara penawaran Jepang yang juga sudah lebih dulu menggarap FS Shinkansen Jakarta-Bandung, Andrinof masih bungkam. "Sepertinya ada perubahan, jadi perlu dilihat lagi," ujar dia.

Dirinya mengaku, China sanggup membangun kereta cepat dari Bandung ke Halim, lanjut ke Gambir. "Kita minta stasiunnya di dalam kota, bukan di pinggiran kota. Kalau di pinggiran kota, nanti habis waktunya 1-2 jam," jelasnya.

Andrinof menargetkan review studi kelayakan China selesai dalam dua pekan. Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga bisa dipastikan apakah akan memilih menggunakan FS dari China atau Jepang.

"Semua kita lihat, bukan cuma murah dari segi akuntasi finansial, tapi secara ekonomis, dampak penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), tenaga kerja, fasilitas publik, pelayanan dan penentuan lokasi," pungkasnya. (Fik/Gdn)