PLN Kecipratan Modal Negara Rp 10 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) khusus untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 39,42 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Salah satu perusahaan pelat merah yang akan mendapat guyuran uang negara paling besar adalah PT PLN (Persero).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani mengungkapkan, pemerintah menganggarkan pagu PMN untuk BUMN Rp 39,42 triliun dari total suntikan modal yang dialokasikan tahun depan senilai Rp 48,2 triliun.

"Yang paling tinggi disiapkan bagi PLN sebesar Rp 10 triliun untuk‎ transmisi supaya terelektrifikasi (wilayah Indonesia)," ucap dia saat berbincang dengan wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Kata Askolani, kegiatan transmisi atau elektrifikasi sudah tidak dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara PLN, sambungnya, tidak bisa menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) karena merupakan perusahaan pelat merah. Sedangkan KPA harus melalui Kementerian.

"Kemarin sudah mengusulkan dilakukan oleh PLN, tapi tidak bisa. Sebab PLN tidak bisa jadi KPA, dulu mau setengah-setengah sama ESDM didorong menjadi KPA, sayangnya tidak jalan. Karena KPA bukan dari BUMN, tapi Kementerian. Jika BUMN yang melakukan, harus lewat PMN," papar dia.

Dengan suntikan modal hingga Rp 10 triliun pada tahun depan, PLN bisa mengebut pengerjaan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu Megawatt seperti yang diamanahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Divisi Pengadaan dan Strategis PLN, Iwan Purwana mengatakan, ‎beberapa proyek sudah di tandatangani dan eksekusi. Hingga Agustus 2015 telah menandatangani beberapa proyek pembangunan pembangkit listrik.

PLN menargetkan pengadaan pembangunan pembangkit listrik 6 ribu Mw pada 2015 sedangkan sisanya tahun depan. Iwan menuturkan, PLN tinggal menggarap konstruksinya setelah 2016 dan terpenuhi 10 ribu MW pada 2019.

"Kami secara internal PLN pengadaan 6.000 MW pada tahun ini sisanya tahun depan, diharapkan 10 ribu MW kontraknya 2017 sisanya untuk konstruksi, sehingga janji dapat disambungkan pada 2019. Kami bisa melakukan perbaikan karena dalam sejarahnya tender berulang," ungkapnya.

Rencana tersebut merupakan awal ketika PLN mendapat jatah membangunpembangkit listrik 10 ribu MW dalam proyek kelistrikan 35 ribu MW. Setelah pemerintah mengurangi jatah tersebut menjadi 5.000 MW, saat ini PLN sedang berhitung ulang.

Iwan mengungkapkan proyek pembangunan pembangkit yang sedang digarap PLN saat ini di antaranya, pembangunan pembangkit pulau terluar perbatasan di 50 lokasi, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Gorontalo yang akan mulai dibangun 14 Agustus berkapasitas 100 Mega Watt (MW), kemudian PLTGU Grati 450 MW.

"Kami sedang memproses pembangkit Muara Karang PLTGU 500 MW, Tanjung Priok 800 MW, sekarang lagi proses pelelangan tahap satu, biasanya dua tahap. Diharapkan keduanya signing contract pada Desember 2015," ujar Iwan. (Fik/Gdn)