Jokowi Resmikan PLTU Terbesar di ASEAN

Liputan6.com, Jakarta - Setelah pengerjaan sempat tertunda sekitar empat tahun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meresmikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap/PLTU Batang dan program elektrifikasi 50 lokasi di pulau terdepan dan daerah perbatas pada Jumat (28/8/2015) di Batang, Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan target pemerintah untuk melanjutkan berbagai proyek pembangunan yang pelaksanaannya terhenti di tengah jalan seperti pembangunan PLTU Batang.

Jokowi menuturkan, bila proyek tersebut tetap dikerjakan sejak empat tahun lalu, maka tahun depan PLTU‎ berkapasitas 2 x 1.000 megawatt itu semestinya sudah dapat beroperasi tahun depan. "Seharusnya tahun depan ini sudah bisa beroperasi. Tidak boleh ada lagi proyek-proyek mangkrak karena masalah perizinan atau pembebasan tanah," ujar Jokowi melalui Tim Komunikasi Presiden. ‎

‎Jokowi mengatakan, pemerintah secara lintas sektoral akan bekerja keras melakukan terobosan untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pembangunan pembangkit listrik. Jika tidak dilakukan, akibatnya Indonesia akan mengalami krisis listrik pada 2019.

Listrik merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting. Karena itu menurut Jokowi, rakyat membutuhkan listrik untuk menopang kehidupannya sehari-hari dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi nasional.

"Anak-anak di perbatasan harus bisa belajar di malam hari dan nelayan bisa menyimpan ikan hasil tangkapan di tempat pendingin. Konveksi-konveksi kecil, warung-warung, dan usaha kecilnya bisa hidup, dan semua itu membutuhkan listrik," tegas Jokowi.

Untuk Program Elektrifikasi 50 lokasi di pulau terdepan dan daerah perbatasan yang peresmiannya dilakukan bersamaan dengan PLTU Batang, Jokowi mengatakan, program tersebutu mencakup 13 propinsi, yaitu DI Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Setelah resmi dijalankan, daerah-daerah tersebut akan difasilitasi dengan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel sebanyak 149 mesin dengan jumlah gardu 195 buah. Dengan total daya 67800 KW, PLTU ini dapat melayani lebih dari 35 ribu pelanggan.

Pemerintah sendiri menargetkan rasio elektrifikasi mencapai mencapai 97 persen hingga akhir 2019 dan 99 persen pada 2020 dari jumlah rumah tangga di Indonesia. Dalam kurun waktu lima tahun mulai 2015-2019, sejumlah pembangkit akan dibangun hingga mencapai 35.000 MW.

Semua itu didasari adanya kebutuhan listrik dari hari ke hari yang semakin besar, sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk merespons permintaan pasokan listrik yang cepat, maka penambahan kapasitas pembangkit baru harus tetap diadakan.

"Bisa saja permintaan jauh lebih cepat sehingga terjadi kekurangan pasokan tenaga listrik. Menghadapi situasi keterbatasan pasokan tenaga listrik ini, Pemerintah tetap berupaya untuk mempercepat penanggulangan kekurangan pasokan tenaga listrik di beberapa daerah," kata Jokowi.

Tujuan pembangunan pembangkit listrik ini menurut Jokowi difokuskan untuk kepentingan seluruh rakyat banyak.

"Pemerintah tidak bisa berdiam diri atau cari aman ketika muncul berbagai masalah dalam pembangunan infrastruktur. Karena kalau terlambat maka dampaknya akan bisa kita rasakan beberapa tahun ke depan, yakni krisis listrik," tegas Jokowi. ‎

PLTU Batang merupakan proyek yang dipersiapkan dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan menjadi proyek showcase KPS skala besar pertama dengan nilai investasi lebih dari US$ 4 miliar.

Jokowi menegaskan, skema KPS yang didasarkan pada proses yang terbuka, kompetitif, transparan dan akuntabel harus menjadi contoh untuk pola kerjasama pembangunan infrastruktur pemerintah dan swasta di Indonesia.

Jokowi menuturkan, pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan dana dari APBN," Dana APBN saja tidak cukup untuk membangun semua infrastruktur yang diperlukan oleh rakyat Indonesia, karena itu dilibatkan peran swasta," kata Jokowi. (Luqman/Ahm)