‎Pelemahan Rupiah Masih Berlangsung Hingga 4 Bulan ke Depan

Liputan6.com, Semarang - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan terus terjadi hingga 3 bulan hingga 4 bulan ke depan. Hal itu disampaikan oleh Ketua MPR, Zulkifli Hasan saat Muswil PAN di Jawa Tengah. Oleh karena itu, Zulkifli meminta agar pemerintah harus benar-benar memperhatikan rakyat yang terkena dampak melemahnya rupiah tersebut. 

"Saya bukan ahli ekonomi. Tapi saya kira masih panjang tidak bisa selesai 3 bulan sampai 4 bulan. Ini terkait dunia dan internal kita," jelas Zulkifli, Sabtu (29/8/2015).

Ketua MPR yang juga ketua umum DPP PAN itu melihat bahwa saat ini Indonesia sudah mengalami krisis. Meski demikian krisis tidak seberat tahun 1998 silam karena fondasi perekonomian Indonesia dan situasi politiknya sudah bagus.

"Sekarang itu melambat, krisis, tapi tidak seberat krisis yang dulu. Pondasi fundamental ekonomi kali ini lebih kuat dari tahun 1998. Tahun 1998 politiknya lemah. Jadi walau ekonomi lemah tapi politiknya kuat, tidak akan terjadi seperti krisis 1998," kata Zulkifli.

Menghadapi hal ini, Zulkifli berharap pemerintah harus lebih memperhatikan rakyat miskin dan yang mulai miskin karena sudah banyak yang kehilangan pekerjaan. Selain itu pemanfaatan APBN dan APBD bisa dilakukan lebih maksimal untuk mengatasi perekonomian yang melemah.

Sebelumnya, Direktur Sustainable Development Indonesia, Drajad Wibowo juga mengungkapkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bukan hanya berdampak pada penurunan kinerja di sektor bisnis dalam negeri. Lebih dalam lagi, pelemahan ini juga bisa menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Drajad mengatakan, sebenarnya ketersediaan lapangan kerja dan kemampuan industri untuk mempertahankan tenaga kerjanya berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah.

"Berdasarkan pertumbuhan 2014, elasitas penyerapan lapangan kerja sekitar 538 ribu per 1 persen pertumbuhan," ujarnya di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (29/8/2015).

Namun dengan kondisi seperti saat ini di mana pertumbuhan ekonomi perlambatan yang disertai dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, maka potensi penyerapan tenaga kerja tersebut berubah menjadi potensi PHK.

"Kalau kondisi seperti ini, di 2015 akan ada tambahan paling tidak 500 ribu penganggur baru, ini besar sekali," lanjut dia.

Menurut Drajad, hal ini bisa dilihat dari beberapa perusahaan menengah ke atas yang mulai mengalami kesulitan bahkan hingga menjual aset demi membayar hutang dalam bentuk valuta asing (valas). "Perusahaan mulai kelimpungan, banyak yang menjual aset, merumahkan karyawan," katanya.

Dia mencontohkan, saat ini perusahaan tambang di Kalimantan mulai melakukan pengurangan jumlah pekerjanya. Hal serupa juga terjadi di Jawa Tengah di mana ada pabrik yang mulai merumahkan karyawannya.

"Di Kalimantan ada ribuan pekerja tambang yang kehilangan pekerjaan. Kemudian di Jawa Tengah kemarin ada 500 pekerja di satu pabrik yang dirumahkan. Artinya ini persoalan sudah serius sehingga ini yang harus diatasi," jelas dia. (Edhie Prayitno Ige/Gdn)