Sukses

Ini Jawaban Menteri Rini Soal Usul Penambahan Direksi PLN

Menteri ESDM Sudirman Said belum bisa memastikan berapa pasukan tambahan yang akan menjadi direksi baru di PLN tersebut.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengusulkan penambahan direksi pada struktur organisasi PT PLN (Persero) demi mengejar target pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (Mw) selama lima tahun.

Ketika ditanyakan mengenai hal tersebut kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, dia hanya menjawab singkat. "(Penambahan direksi) sedang dalam proses," ujar dia singkat saat ditemui usai Penandatanganan Kerjasama Pembayaran Tol Elektronik di Gerbang Tol Kapuk, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk mendukung target yang telah dijanjikan oleh Presiden Jokowi, PT PLN (Persero) sebagai perusahaan pelat merah yang mendapat mandat untuk membangun pembangkit listrik dalam program tersebut berencana untuk menambah direksi.

"Nanti manajemen PLN akan diperkuat, menambah direksi, membagi dua antara corporate function sama fungsi-fungsi regional," kata Menteri ESDM Sudirman Said.

Saat ini, dirinya tengah melakukan pembahasan dengan beberapa pengampu kepentingan lain untuk rencana penambahan direksi tersebut. Salah satu yang masuk dalam tim pembahasan penambahan direksi tersebut adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, yang menjadi pemegang saham dan memiliki hak perubahan direksi PLN.

Namun, Sudirman belum bisa memastikan berapa pasukan tambahan yang akan menjadi direksi baru di PLN tersebut.

PLN sendiri sampai saat ini memiliki delapan direksi yang dipimpin olehSofyan Basir yang sebelum di PLN menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Ditambahkan Sudirman‎ tidak hanya menambah direksi PLN, pihaknya juga akan merevisi Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL) yang setiap tahun selalu diterbitkan oleh Kementerian ESDM.

Perubahan RUPTL ini lebih dimaksudkan untuk memperkuat dan mensikronkan antara kebutuhan listrik di daerah dengan proyek pengembangan pembangkit listrik yang akan dilakukan pemerintah.

"Tidak ada, target tetap (35 ribu MW), kemudian hanya cara mengelolanya diperkuat. RUPTL direvisi, project management diperbaiki," tutup Sudirman. (Fik/Gdn)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.