Sukses

Menanti Pilihan Pemerintah Terhadap Merpati Airlines

Menteri BUMN, Rini Soemarno menuturkan, ada sejumlah opsi yang akan dibicarakan saat pembahasan mengenai nasib Merpati Airlines.

Liputan6.com, Jakarta - ‎Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bersama sejumlah menteri membahas nasib PT Merpati Nusantara Airlines. Perusahaan penerbangan plat merah itu dibekukan sejak Januari 2014 karena utang sekitar Rp 15 triliun.

"‎Rapat hari ini membicarakan nasib Merpati," kata Menteri BUMN Rini Soemarno, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Pemerintah sendiri tampaknya berencana untuk 'menghidupkan' kembali Merpati. Sejumlah opsi sudah disiapkan, tapi Rini enggan membocorkannya. Ia menuturkan akan ikut rapat lebih dulu sebelum memberikan pernyataan pada publik.

"Ada beberapa opsi yang mau dibicarakan tapi nanti saya belum mau membicarakan nanti saja sesudah kita rapat. Rapat nanti dengan Bapak Wapres, Wamenkeu Mardiasmo, Dirjen Utang Kemenkeu)," jelas Rini.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto sebelumnya mengatakan persoalan Merpati rumit untuk dipecahkan. Kemenkeu sedang mengkaji opsi terbaik atas permasalahan Merpati.

Ada tiga hal yang diperhatikan pemerintah dalam restrukturisasi untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pertama, restrukturisasi harus paling murah biayanya buat negara, bisa melalui likuidasi, jual lepas, atau strategi partnership.

Hal kedua, lanjut Hadiyanto, restrukturisasi harus meningkatkan keberlanjutan bisnis atau usaha. Apabila setelah direstrukturisasi, perusahaan kolaps, kata dia, artinya pemerintah menyuntik mati bukan restrukturisasi.

‎Ketiga, melihat konsen atau fokus BUMN paska restrukturisasi ke depan. Sebab, restrukturisasi harus memberi imbas positif bagi negara.

"Kalau tiga hal ini ditempatkan pada kasus Merpati, maka kami harus mengkaji dan memastikan opsi terbaiknya. Karena utang Merpati banyak, disuspen, utang kepada karyawan. Kementerian BUMN juga memegang peranannya," terang Hadiyanto.

Harapan bangkit kembali bagi Merpati Nusantara Airlines masih terbuka. Namun pemerintah harus mengambil keputusan tepat agar restrukturisasi membawa manfaat.

"Kalau mau dijual apa adanya, tapi memastikan Merpati bisa terbang tidak mudah. Apakah ada investor yang mau karena proses panjang. Mungkin juga ada rute yang sudah diambil, kan investor harus melihat itu. Jadi kami ingin yang terbaik," pungkas Hadiyanto. (Silvanus A/Ahm)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.