Sukses

Kereta Cepat, Menteri Rini Jagokan China dan Jonan Pilih Jepang?

WIKA, kata Rini, akan masuk dalam konsorsium dengan perusahaan pelat merah lokal lain.

Liputan6.com, Jakarta - Tim penilai yang terdiri dari menteri-menteri ekonomi sedang mendengarkan rekomendasi dari konsultan independen Boston Consulting Group (BCG) dalam proyek pembangunan kereta cepat rute Jakarta-Bandung. Rapat final ini dikabarkan akan menentukan pemenang tender Shinkansen, apakah China atau Jepang.

Ketika ditanyakan hasil rekomendasi dari BCG kepada dua menteri, yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan masing bungkam. Namun mereka memberikan dua pandangan berbeda.

Rini saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) siap membangun kereta cepat rute Jakarta-Bandung sepanjang 180 km bersama konsorsium BUMN China.

"Kalau kami diberi kepercayaan untuk membangun kereta cepat, ini semua adalah investasi dari badan usaha yang berpartner dengan China. Jadi betul-betul tidak ada beban kepada pemerintah," ujar dia, Rabu (2/9/2015).

WIKA, kata Rini, akan masuk dalam konsorsium dengan perusahaan pelat merah lokal lain, yakni PTPN VIII, INKA, LEN Industri dan PT KAI serta PT Jasa Marga Tbk.

"Permodalan cukup kok, karena modal yang kami berikan tanah untuk stasiun. KAlau dari pihak BUMN, saya kan pemegang saham BUMN, jadi ya proposalnya dengan China," tegas dia.

Sementara Menteri Jonan justru lebih condong ke Jepang. Dia mengatakan bahwa pembangunan kereta cepat atau Shinkansen sangat mengutamakan keselamatan penumpang. Jonan pun menyebut bahwa harga bukan masalah asal penumpang aman dan selamat.

"Paling penting ya safety. Jadi kalau keselamatan orang tidak diukur dari biaya," ucapnya.

Seperti diketahui dalam proposal investasi kereta cepat Jakarta Bandung dari Jepang menawarkan sekira Rp 87 triliun. Sedangkan pihak China memperkirakan kebutuhan investasi untuk pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sekira Rp 78 triliun. (Fik/Gdn)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini