JK Tak Setuju Usul DPR Soal Otonomi Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - DPR ingin merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, agar dapat mengelola keuangan sendiri atau otonomi anggaran. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai hal itu tidak bisa dilakukan.

"Tidak bisa, terkecuali ada sumber dana DPR sendiri," ujar JK, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

‎JK menjelaskan dana yang ada saat ini didapat pemerintah dari pungutan pajak masyarakat. DPR, lanjut dia, tidak bisa menjadi lembaga independen yang mengurus dana. Sepatutnya, eksekutif dan parlemen bekerja sama dalam alokasi dana.

"Pemerintah bikin sesuatu harus persetujuan DPR juga, mesti dua-duanya. Legislatif dan eksekutif harus kerjasama baik. Anggaran pemerintah disetujui DPR, anggaran DPR disetujui pemerintah itu baru hebat. Begitu kerjasama di suatu negara," kata JK.

Ketua Tim Ahli Wapres Sofyan Wanandi menambahkan ‎DPR baru bisa melakukan otonomi anggaran bila memiliki dana sendiri. "Lagian, DPR mau otonomi, dari mana mau otonomi, dari mana dapat uangnya," tandas Sofyan.

Sebelumnya DPR berniat untuk merevisi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal itu agar DPR memiliki otonomi anggaran atau mengelola keuangan sendiri.

Wakil BURT DPR RI, Dimyati mengatakan DPR sebagai lembaga legislatif memiliki peluang untuk melakukan perubahan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Dengan dilakukannya perubahan UU Nomor 17 Tahun 2003 itu karena UU tersebut tidak memberikan ruang dan dukungan bagi DPR untuk mendukung terlaksananya otonomi anggaran. (Silvanus A/Ahm)