Bank Pembangunan Asia Tak Minat Biayai Proyek Kereta Cepat

Meneropong Kecanggihan Kereta Super Cepat China. (Foto: Liputan6.com/Ilyas Istianur P)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) mengaku enggan mendanai proyek kereta cepat (High Speed Railways/HSR) rute Jakarta-Bandung yang ditaksir memakan investasi sampai Rp 87 triliun. Alasannya karena bank infrastruktur di kawasan Asia ini belum berpengalaman dalam menyuntikkan modal ke proyek kereta cepat.

Ekonom sekaligus Deputy Country Director ADB, Edimon Ginting ‎mengatakan pihaknya belum berkeinginan mendanai pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung karena alasan tidak mempunyai pengalaman di bidang tersebut.

"Pikirannya investasi masa depan, bukan karena apa-apa. Tapi ADB tidak berpengalaman di kereta cepat, jadi kita harus bidang-bidang mana yang punya nilai buat pemerintah. Pemerintah kerja sama dengan kita, dan mereka harus dapatkan yang terbaik," terang dia di kantornya, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Sementara itu, Wakil Presiden ADB Bambang Susantono menambahkan, ADB belum berdiskusi perihal bantuan pendanaan kereta cepat kepada pemerintah. "Belum ada diskusi soal itu. Jadi saya tidak mau mengomentarinya," ujar dia.

Namun, Bambang mengatakan, pembangunan infrastruktur skala besar termasuk kereta cepat harus memperhatikan tiga faktor penting yang diistilahkan 3S. Pertama, sambungnya, ‎menyangkut keberlanjutan operasi dan pemeliharaan.

"Jadi tidak cuma bangun saja, harus tahu bagaimana kelanjutannya setelah operasi. Dananya dari mana, apakah mencukupi. Karena namanya infrastruktur besar, walaupun dikerjakan swasta, kalau terjadi sesuatu akan kembali ke mana? Kami tidak mau bangun infrastruktur, lalu mandek," terang Mantan Wakil Menteri Perhubungan itu.

Faktor kedua, kata Bambang, soal keselamatan. Ketiga spasial atau ruang. Menurut Bambang, pembangunan infrastruktur harus memperhatikan perkembangan tata ruang dan tata guna lahan supaya berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

"Seperti bangun jalan, jembatan, kereta api, itu ada perkembangan daerah-daerah tertentu yang bisa dikembangkan dan dilindungi," pungkas Bambang. (Fik/Ahm)