Dikritik Jokowi Bukan Solusi, Apa Jawaban ADB?

Liputan6.com, Jakarta - ‎Presiden Jokowi mengkritik keberadaan lembaga keuangan dunia seperti World Bank, International Monetary Fund, dan Asian Development Bank (ADB), dalam Konferensi Asia Afrika ke 60 pada April 2015.

Wakil Presiden ADB Bambang Susantono menegaskan lembaganya merupakan milik Indonesia, dengan kepemilikan saham mencapai 5,4 persen.

"Jadi ADB itu punya Indonesia, pemilik lho. Jadi ADB posisinya untuk support membangun program pembangunan nasional. Jadi yang sebenarnya membantu seharusnya program domestik, ADB hanya bantu di bagian kecil. Intinya ADB bantu dari luar," kata dia, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

‎Keberadaan ADB, lanjut Bambang, bertujuan untuk membantu perkembangan di Indonesia. Hari ini, lembaga keuangan itu memberikan satu pagu bantuan bagi Indonesia sebesar US$ 1,4 miliar untuk tahun ini dan US$ 2,2 miliar untuk tahun depan. Hal tersebut disampaikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

"Program tergantung pemerintah Indonesia. Jadi kami dukung sepenuhnya langkah-langkah reformasi menarik investasi maupun mempercepat pembangunan infrastruktur dan menyediakan layanan-layanan seperti halnya edukasi dan kesehatan," tutur dia.

‎"ADB miliki bantuan teknis yang lebih kompetitif dibanding pasar dan tingkat bunga murah, bisa dimanfaatkan Indonesia sebagai pemilik ADB," tambah Bambang.

Mantan Wakil Menteri Perhubungan era Presiden SBY itu juga menyampaikan‎ lembaganya menawarkan result base trending (RBT). RBT adalah inovasi pembiayaan di mana fasilitas pembiayaan infrastruktur dibangun pemerintah atau BUMN kemudian diganti ADB, sepanjang memenuhi peraturan pengadaan sesuai standar internasional.

"Jadi ini lebih cepat, sehingga BUMN atau kementerian ada dana baru untuk membangun kembali, seperti bergulir dananya," imbuh Bambang.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi menuturkan pemerintah akan berutang pada ADB dan World Bank. Pinjaman pada kedua bank itu akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur.

"Ini sebenarnya utang-utang yang sudah komitmen lama, tapi ada unsur-unsur baru ADB untuk membantu kita lebih banyak, termasuk misalnya 5 miliar dolar, dan dari World Bank juga dengan proyek-proyeknya mereka akan kasih kita 11 miliar dolar," kata Sofyan, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 2 September lalu.

‎Nantinya pinjaman itu akan masuk dalam blue book yang disusun Bappenas. Pinjaman tersebut juga merupakan pinjaman jangka panjang, bisa mencapai 30 tahun. Sofyan juga memastikan bunga dari pinjaman tidak besar, hanya 1 sampai 3 persen.
‎Jokowi sebelumnya mengkritik keras keberadaan lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia, IMF dan ADB. Lembaga keuangan dunia tidak bisa lagi diandalkan untuk menyelesaikan masalah perekonomian bangsa.

"Ada pandangan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB. Itu adalah pandangan yang usang, yang perlu dibuang," tegas Jokowi, Rabu 22 April. (Silvanus A/Ahm)