Jokowi Bakal Buka Tender Kereta Kecepatan Sedang

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menawarkan proyek pembangunan kereta berkecepatan sedang 200-250 kilometer (km) rute Jakarta-Bandung kepada China dan Jepang usai menolak proposal kereta cepat kedua negara tersebut. Selain membuka kembali tender untuk kedua negara tersebut, Jokowi juga menawarkan ke negara lain.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah akan membentuk tim yang akan menyusun kerangka acuan kereta berkecepatan sedang yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

"Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta BUMN mana saja yang tertarik merancang kerangka acuan ini. Bukan cuma spefisikasi teknis, tapi juga pelayanan, standar pemeliharaan, persimpangan dengan bus dan kereta ringan lain sampai pengembangan kawasan untuk pembangunan properti besar-besaran," jelas dia di kantornya, Jakarta, Jumat (4/9/2015).

Setelah ada desain kerangka acuan ini, lanjut Darmin, pemerintah akan mengundang China, Jepang dan negara lain untuk berkompetisi pengajuan proposal kereta kecepatan sedang. Menurutnya, ada banyak negara yang bisa menggarap proyek tersebut, di antaranya Korea, Spanyol, Inggris, Prancis dan lainnya.

"Saya sudah sampaikan ke Dubes Jepang soal ini, tapi apakah Jepang tetap berminat, tidak perlu dijawab sekarang, yang jelas proyek ini tidak akan membebani APBN langsung maupun tidak langsung," tegasnya.

Artinya, kata Darmin, pemerintah menyerahkan proyek ini dikerjakan secara business to business (B to B) atau pihak swasta maupun BUMN. Proposal tersebut akan ditenderkan dan menetapkan tender unggulan (bidder).

"Dari proposal yang masuk akan ditetapkan bidder unggulan, tapi peserta lain tidak langsung gugur. Perundingan akan dilakukan dengan bidder unggulan, baik pembiayaan, spek dan lainnya supaya dapat harga terbaik, termurah. Kalau berhasil dengan perundingan memuaskan dengan bidder unggulan, dia yang menang," terangnya.

Dengan begitu, diyakini Darmin, Indonesia akan mendapatkan hasil tender yang memuaskan dan sesuai kebutuhan. Tender terbuka ini, sambungnya, akan direalisasikan segera mungkin. "Makanya Dubes Jepang (Yasuaki Tanizaki) akan segera melapor kepada pemerintah Jepang," pungkas dia.

Penolakan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak proposal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diajukan oleh China dan Jepang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution usai Rakor Deregulasi menjelaskan secara detail mengenai hasil pembahasan antara Tim Penilai dengan Presiden Jokowi perihal kereta cepat yang disampaikan Kamis siang 3 September 2015.

Dia menegaskan keputusan Jokowi pertama adalah pembangunan kereta cepat tidak boleh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung maupun tidak langsung. Baik dalam bentuk dana maupun suntikan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), serta penjaminan dari pemerintah.

Darmin menuturkan, jarak Jakarta-Bandung sekira 150 Kilometer (Km) membutuhkan 5 stasiun sampai 8 stasiun. Walau Shinkansen melesat dengan kecepatan 300 Km per jam, diakuinya, tidak akan pernah bisa mencapai kecepatan maksimum itu karena perlu waktu tempuh 14 menit.

Jadi disimpulkan Darmin, kereta belum sampai kecepatan penuh sudah mulai harus direm, sehingga kecepatan paling mentok 200 Km-250 Km per jam.

"Keputusan Presiden adalah kalau begitu jangan kereta cepat. Cukup kereta kecepatan menengah yang melesat dengan kecepatan 200 Km-250 Km per jam," terang Darmin.

Dengan kereta berkecepatan sedang, sambung dia, jarak tempuh hanya akan melambat 10 menit sampai 11 menit dari kereta cepat. Namun biaya investasinya bisa 30 persen-40 persen lebih murah dibanding membangun kereta Shinkansen.

Darmin mengatakan, hasil penilaian dari konsultan independen, Boston Consulting Group (BCG) disebutkan kedua proposal China dan Jepang sama-sama tidak merinci banyak hal soal kereta cepat, seperti standar pemeliharaan, standar pelayanan dan lainnya.

"Jadi Indonesia perlu merumuskan kereta api seperti apa yang diperlukan, misalnya di mana stasiun yang akan dibangun, di mana bersimpangan dengan kereta lain, ya mungkin berbatasan dengan kereta api ringan supaya jadi lebih optimum kegunaannya," tutur dia.

China dan Jepang, tambahnya, perlu memikirkan pengembangan wilayah paska stasiun terbangun yang akan berpotensi meningkatkan pertumbuhan pembangunan properti secara massal. "Semua itu harus dituang dalam kerangka kerja acuan. Jadi Presiden bentuk tim untuk menyusun kerangka acuan. Setelah itu, Jepang dan China dipersilakan menyusun proposal baru," terang dia.

Darmin tak menampik dengan pertanyaan penolakan dua proposal China dan Jepang untuk proyek kereta cepat Jokowi. Dia hanya mengingatkan agar proposal anyar dari kedua negara tersebut didesain sesuai kerangka acuan dan sudah dirumuskan.

"Ya bisa dua-duanya (ditolak). Kalau masuk dua, maka keduanya dievaluasi siapa bidder unggulan. Tapi yang satu lagi mundur. Semua ini dirancang dalam skema B to B, jadi bagaimana rancangannya, Kementerian BUMN yang akan mengambil peranan utama," kata dia.

Setelah ada penawaran unggulan, Darmin menuturkan, Tim kerangka acuan akan berunding dengan bidder unggulan sehingga bisa dicapai kesepakatan harga efisien dan kualitas terbaik. "Kalau gagal mencapai kesepakatan bisa pindah ke yang satu lagi. Ini yang akan diperdalam," ucap dia. (Fik/Gdn)