Wantimpres Desak Pemerintah Keluarkan Paket Kebijakan Ekonomi

Pesan Emil Salim Pada Wantimpres yang Baru — Ketua Wantimpres pemerintahan Jokowi, Sri Adiningsih memberikan pidato saat serah terima jabatan di Kantor Wantimpres Jakarta, Selasa (3/2/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - ‎Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih meminta pemerintah segera mengeluarkan paket kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Sri menyampaikan hal itu usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

"‎Harapan kita bisa segera dikeluarkan karena memang melihat kondisi ekonomi pada saat ini yang tren melemahnya masih berlangsung sampai kuartal lalu," kata Sri, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (7/9/2015).

"Kalau tidak ada perubahan yang signifikan, dikhawatirkan nanti pada akhirnya tren penurunan itu akan masih berlangsung pada masa yang akan datang," tambah dia.

Sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan dalam paket kebijakan ekonomi tersebut akan diatur soal deregulasi 160 aturan menyangkut investasi sektor industri dan perdagangan.‎ Deregulasi tersebut dibutuhkan untuk mengurangi hambatan investasi.

"Intinya bagaimana mengurangi hambatan investasi baik itu terkait dengan peraturan yang menghambat dan juga berbagai koordinasi, ketidakkonsistenan kebijakan dan juga tentunya adalah APBN agar supaya juga jangan sampai disbursmentnya (pencairan) itu lamban dan rendah," terang Sri.

Kepala Staf Presiden Teten Masduki menyampaikan paket kebijakan ekonomi itu akan diumumkan pada Rabu 9 September 2015.

Sementara itu, ‎Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, jika ingin meredam kedua kondisi tersebut, paket kebijakan pemerintah harus mampu mendorong sektor bisnis agar kembali bergairah.

"Bagaimana segera menggerakkan bisnis dan memulihkan daya beli masyarakat," ujar Enny.

Selain itu, lanjut dia, paket kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah nantinya juga harus mampu menanggulangi potensi krisis ekonomi yang mengancam Indonesia saat ini.

"Paket harus punya memitigasi terjadinya krisis. Karena di tengah kondisi seperti ini yang dilihat apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menolong rakyatnya," lanjut dia.

Selain paket kebijakan ekonomi, Enny juga menilai pemerintah harus menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang tahan terhadap gejolak ekonomi global. Dengan demikian, ekonomi Indonesia tahun depan diharapkan lebih baik dibanding tahun ini. (Silvanus A/Ahm)