Pertambangan Lesu, Bisnis Sewa Pesawat Pribadi Turun

Liputan6.com, Jakarta - Sektor pertambangan saat ini tengah melesu. Lesunya sektor ini berdampak negatif pada industri penyewaan pesawat tidak berjadwal atau charter. Lantaran, konsumen paling besar dari indsutri pesawat charter adalah pertambangan dan perkebunan.

"Kita banyak di mining, oil and gas, sama plantation, itu lesu. Industri charter pun ikut lesu," kata Wakil Ketua Inaca bidang Penerbangan tak Berjadwal (Charter), Denon Prawiraatmadja kala berbincang dengan Liputan6, Selasa (15/9/2015).

Denon mengatakan, saking lesunya, banyak perusahaan-perusahaan tambang, migas ataupun perkebunan yang merupakan kliennya tiba-tiba memutus kontrak. Karena kebanyakan layanan pesawat charter dilakukan dengan sistem kontrak dengan perusahaan-perusahaan tersebut, dalam jangka waktu tertentu.

"Ada yang di-terminate (diputus), dan kita mau ajukan kontrak baru pun kondisinya seperti ini," tuturnya.

Dia menggambarkan, sebuah riset yang dilakukan Honeywell, menyebut pengiriman helikopter di seluruh dunia di tahun 2010-2014 mencapai 4.300 unit helikopter. Untuk periode 2015-2019, diramalkan pengiriman helikopter mencapai 4.750 sampai 5.250 unit.

"Dengan kondisi seperti ini, saya nggak yakin estimasi proyek ini akan sesuai (dengan kenyataan)," kata Denon.

Dia juga mengeluhkan kondisi semakin sulit dengan aturan mengenai wajib penggunaan mata uang rupiah di dalam negeri. Karena kebanyakan pesawat yang dimiliki perusahaan charter adalah pesawat yang dibeli dengan cara dicicil (leasing) menggunakan mata uang dolar.

"Kalau dulu kita terima dolar dan bayar leasing pakai dolar, jadi tinggal swap saja. Sekarang kita dapat dolar dikonversi ke rupiah dan kita bayar dolar," tuturnya.

Meski mengalami kesulitan akibat lesunya pasar, Denon menyebut belum ada perusahaan yang menutup usahanya, atau bahkan menjual pesawatnya.

"Kalau jual pun nggak ada yang mau, karena memang semuanya lagi lesu," katanya

Beberapa perusahaan masih ada yang melayani penyewaan pesawat dari pemerintah untuk BNPB pada musibah kebakaran hutan.