Pemerintah Bakal Beri Jaminan Sosial Anak TKI di Malaysia

Hebat, Prestasi Anak TKI di Sekolah Ilegal Ini — Semangat Belajarnya sungguh mengagumkan, meski dengan fasilitas terbatas, dia bisa berprestasi.

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid dalam kunjungan kerja ke Malaysia mengunjungi langsung sekolah anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Wilayah Sabah, Malaysia.

Setidaknya ada 15 ribu anak-anak TKI yang bersekolah di wilayah Sabah masih kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah. Dia pun berkomitmen akan berupaya semaksimal mungkin memenuhi tuntutan mereka agar pemerintah memberikan dukungan maksimal atas hak pendidikan mereka.

Cetak Mekanik Andal, Begini Cara UD Trucks Bangun Pondasi Tenaga Kerja Terampil

“Kita siap. Presiden Jokowi tidak membedakan anak-anak mana saja yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Prinsipnya hak masalah pendidikan tidak bedakan anak TKI apa bukan,” kata Nusron dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/9/2015).

Nusron juga mengatakan, akan memperjuangkan dana BOS untuk sekolah. Selain itu pihaknya juga akan memperjuangkan buku-buku dan seragam buat para anak-anak TKI.

“Insya Allah saya pulang ke Jakarta supaya tahun depan semua CLC (Community Learning Centre) dapat BOS. Semua siswanya sama diperlakukan sama seperti di Indonesia,” ujarnya.

Untuk itu dirinya memerintahkan anak buahnya untuk mendata siapa-siapa saja anak TKI yang ada di wilayah tersebut untuk nantinya sebagai data pengajuan program jaminan sosial ke pemerintah Indonesia

Sementara itu, Ketua Yayasan Peduli Pendidikan Anak Indonesia (YPPAI) Firdaus Gigo Atawuwur mengatakan, 15 sekolah yang berdiri di Malaysia Timur terdiri dari Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA. Dan untuk dikawasan Felga Global Ventures (FGV) sendiri ada 11 sekolah.

"Saya merintis sekolah-sekolah sejak tahun 2006. Dan semua kegiatan sama sekali tidak dibantu pihak pemerintah Indonesia,” ujar Firdaus.

Firdaus mengatakan, yayasannya hanya dibantu oleh perusahaan sawit Malaysia FGV dalam hal sarana dan prasarana. Perusahaan juga membayar para guru yang mengajar sebulan 900 ringgit. Karena itu, lanjut Firdaus, pihaknya sangat meminta bantuan pemerintah Indonesia terkait dana BOS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Kita selama ini tidak sama sekali mendapat bantuan dari Pemerintah Indonesia, untuk itu kita meminta BNP2TKI untuk membantu,” tukasnya. (Yas/Zul)