Peran Masyarakat Sipil Perlu untuk Pembangunan Berkelanjutan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan kalau pemerintah memerlukan masyarakat sipil dalam pelaksanaan Suistanable Development Goals/SDG) atau program pembangunan berkelanjutan.

"Keduanya saling membutuhkan untuk keberhasilan kerja sama tersebut. Baik pemerintah maupun Civil Society Organization (CSO) tidak bisa langsung curiga. Pemerintah tidak boleh langsung curiga hanya akan dikritik oleh CSO. Sebaliknya CSO tidak boleh curiga pemerintah tidak akan melaksanakan program itu," jelas JK.

JK menyampaikan hal itu saat pertemuan dengan sekitar 10 CSO dari Indonesia di Aula Perwakilan Tetap RI untuk PBB, seperti dikutip dari keterangan tertulis Sabtu (26/9/2015).

JK pun meyambut hangat masukan dari sejumlah CSO tersebut. Saat pertemuan itu, JK didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sejumlah CSO yang hadir antara lain Direktur International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika, Wahyu Susilo (Migrant Care), Haris Azhar (Kontras), Abetnego Tarigan (Direktur Eksekutif Walhi), dan Darmawan (Oxfam Indonesia).

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mengubah arah dan tujuan pembangunan global dari MDGs 2015 menjadi SDGs 2030.Program pembangunan itu mempunyai 17 tujuan dengan 169 target yang akan disepakati para pemimpin negara dalam Sidang Umum PBB pada 25-27 September 2015. (Silvanus Alvin/Ahm)