Bikin Rupiah Perkasa Bukan dengan Setop Bangun Gedung

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyatakan bahwa memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bukan dengan cara menghentikan sementara (moratorium) pembangunan gedung atau proyek baru yang menyedot dolar AS. Namun dengan memperbaiki iklim investasi, sehingga aliran modal asing yang masuk ke Indonesia semakin deras.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, pembangunan gedung atau proyek infrastruktur merupakan sebuah investasi atau ekspansi yang dilakukan perusahaan. Investasi saat ini sedang dibutuhkan Indonesia dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

"Nanti kita lihat lagi (moratorium), tergantung siapa yang membiayai. Kalau didanai asing justru bagus dong, dolar masuk. Investasi kan menciptakan lapangan kerja, meski hasilnya tidak langsung ces pleng," tegas dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Senin (28/9/2015).  

Diakui Sofyan, penanam modal memang mengurangi pembangunan proyek gedung pencakar langit atau proyek lainnya yang kurang memiliki prospek jangka panjang. Namun untuk proyek strategis seperti pembangkit listrik, jalan, jembatan, dan sebagainya harus dilanjutkan meski membutuhkan dolar AS cukup besar.

"Permasalahan kan bukan di situ. Tapi untuk bangun proyek pembangkit listrik, jalan, jembatan sangat diperlukan untuk ke depan. Jadi harus tetap jalan," tutur Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Lebih jauh Sofyan menjelaskan, pelemahan rupiah terjadi karena faktor eksternal dan internal. Pemerintah Indonesia, kata dia, hanya bisa pasrah dengan keadaan perekonomian global saat ini di mana negara-negara maju sedang mengalami kesulitan.

"Ini tren dunia. Yang penting kita bereskan domestik dengan regulasi yang simpel, supaya industri bergerak dan beban masyarakat berkurang. Tidak mudah dikriminalkan," paparnya.

Ekonom Senior Emil Salim sebelumnya pernah mengatakan, pemerintah Joko Widodo (Jokowi) harus menunjukkan keseriusannya untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia, terutama mengangkat kembali kurs rupiah. Bahkan dia mengusulkan cara ekstrem agar Indonesia bisa mengurangi ketergantungan dolar AS.

"Setop proyek-proyek yang hampir seluruhnya dibiayai dolar AS, moratorium gedung-gedung baru. Itu karena kabupaten di daerahlah yang paling banyak terlihat membangun gedung kantor pakai dolar AS. Ini perlu dilakukan demi memulihkan kredibilitas dan kepercayaan kita," ungkap eks menteri era Orde Baru itu

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Anwar Nasution, menjelaskan bahwa dunia usaha sebagian besar berutang dalam bentuk valuta asing (valas). Tapi parahnya, penerimaan mereka dalam denominasi rupiah.

"Cadev sebesar itu jelas mengkhawatirkan. Lihat saja utang luar negeri swasta lebih besar dari pemerintah untuk membangun mal, gedung pencakar langit, lapangan golf, sedangkan penerimaannya rupiah. Ini kan bahaya sekali," tegas dia. (Fik/Ndw/Sar)