Jaga Harga Beras, Jokowi Kembali Luncurkan Operasi Pasar

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menujukkan caranya untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Salah satu cara yang dilakukan dengan menggelar operasi pasar dengan bekerjasama dengan Perum Bulog.

Dikutip dari agenda Biro Pers Kepresidenan, Presiden Jokowi dijadwalkan meluncurkan operasi pasar tersebut pada pukul 09.00 WIB di Gudang Perum Bulog yang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Dari pantauan Liputan6.com di lokasi, akses menuju gudang Perum Bulog sudah dijaga ketat oleh kepolisian dan Pilisi Militer (PM). Sudah hadir di lokasi Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti.

Nantinya dijadwalkan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong juga turut hadir di lokasi acara.Seperti diketahui, belakangan harga beras kembali naik.

Untuk beras kualitas medium, harga beras rata-rata naik sekitar Rp 200 per kilogram. Harga beras ini diperkirakan kembali naik seiring dengan menipisnya stok beras sampai akhir tahun.

‎Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengungkapkan, sebagai perusahaan penyuplai beras nasional, cadangan beras bulog saat ini sebanyak 1,7 ton. Cadangan tersebut terbagi dari beras medium dan beras premium.

"Data kami sampai kemarin ada 1,7 juta ton. Dengan 600.000 dalam bentuk komersial atau rastra (beras sejahtera), dan 1,1 beras kualitas medium‎," kata Djarot di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat 25 September 2015.

Perum Bulog memperkirakan dengan cadangan itu sampai akhir tahun secara keseluruhan hanya tersisa sekitar 60.000-70.000 ton cadangan beras. Cadangan itu diperkirakan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan beras sembari menunggu masa panen.

Masa panen raya itu, Djarot menuturkan, akan ‎mundur karena dampak El Nino yang cukup besar di akhir tahun sehingga berimbas pada 2016."‎Kalau dilihat kondisi normal panen raya (2016) itu di Maret-April, tapi kalau El Nino ini cukup dahsyat tentu itu akan mundur," tegas Djarot.

Sebagai perusahaan pemasok beras, Bulog tidak memiliki rekomendasi apa pun ke pemerintah. Dalam hal ini, Bulog hanya akan mendukung pemerintah dalam menampung dan menyalurkan beras, terlepas apakah itu beras impor atau beras lokal.‎Besaran impor beras yang diperkirakan sebesar 1,5 juta ton tersebut menjadikan prosesnya cukup panjang.

Untuk itu menurut Djarot satu hal yang wajar jika pemerintah mulai memikirkan stok beras 2016 mulai dari sekarang."Ini yang mungkin menjadi pertimbangan beliau (Wapres JK) tidak mau bermain-main dengan beras yang jadi kepentingan masyarakat," ujar Djarot. (Yas/Ahm)