Jokowi Minta Kementerian/Lembaga Segera Serap Anggaran Belanja

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menyusun alokasi belanja negara dalam [Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan](Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan "") (APBN-P) 2015 sebesar Rp 1.984,1 triliun. Dari anggaran tersebut, belanja Kementerian/Lembaga yang sebesar Rp 795 triliun belum juga terserap sampai separuhnya hingga periode September ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution saat membacakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015, memerintahkan agar seluruh Menteri atau pimpinan Kementerian/Lembaga, dan Gubernur/Bupati/Walikota melakukan percepatan penyerapan anggaran tahun ini.

Perintah itu datang karena hingga September 2015, dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 795,5 triliun, baru terserap 47,04 persen atau Rp 374,18 triliun.

"Saya perintahkan seluruh Menteri/Bupati/Walikota mengambil langkah cepat untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai koridor Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015," ujar Darmin saat membacakan pidato Presiden, Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Darmin menuturkan, Presiden Jokowi meminta seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga baik pusat dan daerah untuk segera mencairkan pagu anggaran, menggunakannya untuk kegiatan produktif dan saling berkoordinasi dengan pihak terkait apabila menemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaan anggaran.

"Salah satu tolok ukur dalam menggerakkan ekonomi adalah penyerapan anggaran, jadi harus ada perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara," jelas Darmin.

Menurut Darmin, APBN Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Di tahun depan, alokasi belanja negara dalam Rancangan APBN 2016 menembus Rp 2.121,3 triliun. Dengan kenaikan kas negara pada tahun depan, pemerintah dituntut mengelola keuangan negara dengan tertib, transparan dan akuntabel.

"Juga menyusun laporan keuangan berkualitas, handal dan tepat waktu berbasis akuntansi yang akrual. Hal ini perlu dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia di bidang akuntansi. Memang tidak mudah dijalankan, karena butuh kerja keras dari seluruh jajaran birokrasi, dan pengelola keuangan," pungkas dia. (Fik/Ahm)