Sukses

Di Kabinet Kerja, Menteri Rini Dikenal Paling Dekat dengan China

Salah satu proyek infrastruktur yang mendapat pembiayaan dari Exim Bank of China adalah jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan.

Liputan6.com, Jakarta - Dalam memilih menteri yang bergabung dalam Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata tidak hanya mempertimbangkan kemampuan seseorang dalam menangani masalah di sektor tertentu. Jokowi juga mempertimbangkan kemampuan lobi-lobi dari sosok tersebut. 

Salah satu yang mempunyai kemampuan lobi-lobi yang cukup mumpuni dengan negara lain adalah Menteri Badan Usaha Milik negara (BUMN) Rini Soemarno. ‎

"China itu siapa, Bu Menteri BUMN, karena dalam kabinet itu dibagi negara ini siapa, negara ini siapa, jadi untuk China itu ke Bu Menteri (BUMN)," cerita Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono di kantornya, Selasa (13/10/2015).

Oleh sebab itu, untuk mengembangkan infrastruktur di Indonesia, Menteri Basuki terus berkoordinasi dengan Menteri Rini. Pasalnya, Menteri Rini bisa menghubungkan Indonesia dengan beberapa lembaga pembiayaan dari China, salah satunya adalah Exim Bank of China.

Basuki melanjutkan, salah satu proyek infrastruktur yang mendapat pembiayaan dari Exim Bank of China adalah jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

Dalam proyek tersebut, Menteri Basuki berharap agar Menteri Rini bisa melobi Exim Bank of China untuk bisa mempercepat proses administrasi pemberian pinjaman. Diharapkan, proses administrasi bisa berjalan hanya dalam waktu 3 bulan saja dari yang sebelumnya dijanjikan 23 bulan.

"Saya sudah berikan dokumen-dokumen ke beliau (Menteri BUMN) untuk Bank Exim, mudah-mudahan November ini bisa disetujui‎," tegas Menteri Basuki.

Seperti diketahui, Menteri Rini juga telah memutuskan untuk menindaklanjuti proses business to business (b to b) antara perusahaan BUMN dengan China mengenai proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Keputusan itu dilalui setelah ia menyatakan proposal kereta cepat milik Jepang, gugur. Hal itu karena Jepang tetap mengajukan adanya jaminan proyek dari pemerintah melalui APBN. Rencananya proyek kereta cepat tersebut tidak lagi dengan kecepatan maksimal 350 km per jam namun hanya sekitar 220 km per jam. (Yas)*

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini