RI Masih Berjuang Berantas Kemiskinan dan Pengangguran

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar urutan 16 di dunia. Produk Domestik Bruto (PDB) Negara ini yang menembus lebih dari Rp 11 ribu triliun membutuhkan sistem pengelolaan anggaran yang terintegasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro saat Seminar Internasional Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), mengungkapkan, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menuntut transformasi sistem informasi manajemen keuangan.

"Indonesia masih berjuang dengan kemiskinan, pengangguran, distribusi kesejahteraan yang kurang merata dan infrastruktur. Tantangannya harga komoditas melemah jadi berpengaruh pada pendapatan pajak dan non pajak rendah," jelasnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/11/2015).

Dijelaskan Bambang, hasil krisis keuangan Asia pada 2008, Indonesia melakukan transformasi kelembagaan dan mengembangkan sistem informasi publik dalam kerangka legal, seperti Undang-undang (UU) Keuangan Negara dan UU lain yang semakin memperkukuh maupun memperkuat lembaga serta meningkatkan pelayanan publik dengan sistem yang canggih.

SPAN memungkinkan kementerian untuk mengawasi batas pembelanjaan, memenuhi komitmen dan mempersiapkan lebih baik perencanaan belanja negara ke depan. Fitur utama SPAN, diakuinya, adalah otomatisasi yang mendukung penelusuran audit untuk meningkatkan transparansi dalam manajemen keuangan negara.

"SPAN adalah tonggak sejarah bagi manajemen keuangan Indonesia. Kita sangat bangga Pak Jokowi meluncurkan SPAN pada April lalu, dan SPAN sudah digunakan Kemenkeu dan Ditjen Pajak yang mempunyai 210 kantor layanan dan 33 kantor wilayah. Kita melayani 3.600 pengguna dan 24 ribu satuan kerja," papar Bambang.

Penerapan SPAN akan bermanfaat memberikan informasi lebih transparan mengenai pergerakan belanja pemerintah, pencapaian program dan kegiatan, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan kebijakan terkait pengelolaan APBN secara nasional maupun di masing-masing Kementerian/Lembaga.

Sistem SPAN juga dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif dan tepat waktu mengenai posisi keuangan pemerintah pusat sehingga memudahkan pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan pemerintah.

"Dengan menggunakan model SPAN, kita akan terus memperbaiki manajemen perencanaan, perbendaharaan, pajak, bea tarif dan cukai. Kita juga akan mengembangkan sistem ini, karena ini bukan sistem yang mudah karena kita bertanggungjawab pada anggaran negara ribuan triliun rupiah untuk dikelola," tandas Bambang. (Fik/Ndw)