Sukses

4 Isu Utama yang Dibawa Jokowi ke KTT G20

Indonesia meminta kepada seluruh negara anggota G20 memperhatikan dampak kenaikan suku bunga Bank Sentral AS.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengunjungi Antalya, Turki untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November 2015. Dalam pertemuan antar pimpinan negara-negara perekonomian raksasa ini, Jokowi akan mengangkat 4 isu utama.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro saat Konferensi Pers KTT G20 mengungkapkan, pertemuan yang diadakan di Turki tersebut merupakan puncak dari seri pertemuan G-20 sejak awal tahun. Presiden akan didampingi menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

"Dalam pertemuan G20 ada kelompok negara maju, tapi banyak juga negara berkembang. Suara Indonesia akan merefleksikan suara emerging market. Jadi kami akan angkat beberapa isu, kecuali topik lain seperti soal pengungsi dan terorisme," ucap Bambang di kantornya, Jakarta, Jumat (13/11/2015).


Indonesia, sambungnya, bakal menekankan 4 hal penting di KTT G-20. Antara lain, pertama, mengenai pertumbuhan. Ia mengatakan, negara kelompok G20 sepakat berkontribusi pada penambahan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2 persen dalam 5 tahun ke depan.

"Memang agak berat, tapi target itu bisa dicapai dengan pembangunan infrastruktur. Inilah yang akan diangkat di KTT, yakni mendorong awareness semua negara bahwa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga pemerataan adalah dengan infrastruktur," terang Bambang.

Kedua, ia menyebut, arsitektur keuangan dunia dan kebijakan moneter dunia. International Moneter Fund (IMF) sedang menuju reformasi.

Posisi Indonesia, katanya, mengimbau dan mendorong reformasi ini terus berjalan dan mengatasi hambatan. Sebab Indonesia berharap IMF lebih kuat dan pedulu pada negara berkembang.

Ketiga, Bambang melanjutkan, soal kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserves. Indonesia meminta kepada seluruh negara anggota G20 memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan secara global atas kebijakan moneternya.

"Kebijakan moneter bisa datang dari mana saja, China, Jepang, Eropa dan negara lain. Silakan saja, itu hak mereka untuk menjaga stabilitas makro. Tapi perhatikan dampak dari kebijakan itu," paparnya.

Keempat, ia menuturkan, Indonesia mengapresiasi komitmen negara G20 atas kesepakatan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk menyisir praktik pelarian profit BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dan penghindaran pajak agresif dengan Automatic Exchange of Information (pertukaran data pajak otomatis dengan negara lain).

"Kami akan mengimplementasikan pertukaran data perbankan untuk kepentingan pajak ini pada September 2017 atau lebih cepat dari target realisasi di 2018. Yang gagas itu adalah Amerika Serikat (AS) karena mereka khawatir banyak perusahaan di AS yang menyimpan uangnya di negara lain," jelas Bambang. 

Harapannya, diakui Bambang, KTT G20 ini memberikan kontribusi pemerataan pertumbuhan ekonomi berkualitas, menjaga stabilitas di segala aspek dunia. "Maka dari itu, ada permintaan kalau ada kebijakan moneter harus diperhatikan," tandas Bambang. (Fik/Gdn)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.