Pergantian Direksi BUMN Diminta dengan Hati-hati

20151001- Rini Soemarno-Jakarta — Menteri BUMN, Rini Soemarno mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/10/2015). Komisi VI mengingatkan Rini bahwa Indonesia adalah Negara Non Blok dan tidak condong ke blok tertentu. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk berhati-hati saat melakukan pergantian jabatan di dalam tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Itu karena saat ini mulai terlihat keberadaan gerakan sistematis dari kelompok kepentingan tertentu untuk meraih jabatan di BUMN-BUMN strategis.

Ini disampaikan Ketua Umum Garda Nawacita, Irwan Suhanto melihat adanya gerakan sejumlah kepentingan politik ke dalam BUMN.

Hal ini terlihat dari upaya sejumlah pihak yang terus mendorong pergantian Menteri BUMN Rini Soemarno.

Dia mengingatkan Presiden Jokowi tidak terjebak permainan pihak-pihak tertentu yang ingin menggunakan BUMN sebagai alat kepentingan kelompok ataupun politik.

BUMN sebagai aset strategis harus dijauhkan dari kepentingan jangka pendek yang hanya mencari uang sesaat.

"Upaya mendiskreditkan direksi perusahaan BUMN seperti PGN dan Pelindo II oleh Adhie Massardi dalam kapasitas apa," kata Irwan di Jakarta, Senin (16/11/2015).

Menurut Irwan jika kelompok atau seseorang memiliki masalah terkait BUMN maka disampaikan secara langsung kepada para menteri atau presiden.

Dia pun memastikan Garda Nawacita akan terus mengawal pengelolaan BUMN secara transparan dan akuntabel.

Presiden, menurut Irwan Suhanto sudah tepat tidak terlalu menghiraukan usulan Pansus Pelindo II karena lebih memilih melihat dari sisi kinerjanya bukan sekadar dorongan dari pihak tertentu.

Irwan Suhanto khawatir, akibat pernyataan tanpa ada basis data dan disampaikan ke publik, para direksi yang memiliki kompetensi akan tersingkir hanya karena isu-isu negatif yang tidak jelas sumbernya.

"Ini jelas merugikan karena direksi yang memiliki kompetensi terganggu, hanya karena isu yang tidak jelas datanya," tandasnya.

Sebelumnya, Fitra menilai kinerja sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum mendukung visi misi Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Manajer Advokasi Fitra‎ Apung Widadi mengatakan, Menteri BUMN Rini Soemarno belum memiliki rencana matang untuk menjadikan BUMN sebagai pelaksana visi misi Nawacita, yaitu mendorong perekonomian nasional.

"Menteri Rini belum punya blue print menjadikan BUMN sesuai Nawacita jadi soko guru mendorong prekonomian Indonesia," kata dia.(Nrm/Ahm)