BKPM Siapkan Panduan Investasi untuk Fondasi Ekonomi Digital

Liputan6.com, Jakarta - Tren perkembangan ekonomi digital menjadi perhatian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal itu menjadi salah satu isu yang berkembang dalam pertemuan CEO APEC.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyatakan isu tersebut, juga sejalan dengan survey PwC di antara CEO Perusahaan Asia Pasifik yang memperoyeksikan perkembangan ekonomi digital sebagai ekonomi masa depan.

PwC dalam surveynya menyebutkan pada visi 2020, disimpulkan Asia-Pasifik akan semakin modern dan terkoneksi dengan sektor digital. Oleh karena itu, Franky menilai hal ini harus mendapatkan perhatian pemerintah sehingga perlu diantisipasi.

"Para CEO APEC ini melihat bahwa perubahan di era digital ini untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sekaligus mendorong inovasi baru. Mereka juga melihat Indonesia sebagai pasar potensial. Tentu dari sisi regulasi, pemerintah juga harus siap mengantisipasinya, terutama untuk mendorong berkembangnya industri digital di Indonesia," jelas Franky, dalam keterangan resmi ke media hari ini (19/11/2015).

Franky menambahkan salah satu  langkah yang dilakukan BKPM adalah menyusun panduan investasi yang dapat menjadi fondasi perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Panduan investasi sektor ekonomi digital, Franky menuturkan, akan mengacu kepada road map pengembangan ekonomi digital yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Terkait panduan investasi, BKPM menjadi vocal point untuk mengkoordinasikan masukan-masukan baik dari kementerian dan lembaga pemerintah maupun swasta dan kalangan dunia usaha.

"Dalam survey PwC disebutkan sharing economy akan sangat berkembang, di mana perusahaan tidak perlu memiliki aset, tapi menyewa, seperti saat ini Uber, Airbnb yang menawarkan penginapan, dan banyak lagi. Fenomena perkembangan bisnis berbasis online seperti Go-Jek, Grab Bike, Tokopedia, Lazada dan lainnya, menunjukkan bisnis ini juga sudah mulai berpengaruh di Indonesia," papar Franky.

Hal lain yang menjadi catatan Franky terkait proyeksi perkembangan ekonomi digital adalah perlunya broadband sebagai pendukung utama pertumbuhan bisnis sektor tersebut.

Merujuk kepada survei PwC tersebut, 28 persen CEO menilai broadband mendorong pertumbuhan bisnis, diikuti perjanjian fasilitasi perdagangan sebesar 26 persen, perjanjian perdagangan bebas 18 persen, koridor tranportasi 15 persen, dan koridor maritim 13 persen.

"Ekonomi digital memiliki karakteristik khusus. Seperti hasil survei tentang  faktor pendorong pertumbuhan bisnis mereka, lebih banyak responden yang menjawab broadband dari pada perjanjian perdagangan seperti TPP dan lainnya," tambah Franky.

Sebelumnya, PwC dalam survei yang dirilis beberapa hari lalu 16 November 2015 menyebutkan posisi Indonesia sebagai negara tujuan investasi utama di antara negara anggota APEC bersama dengan RRT dan Amerika Serikat.

Hasil survei menyebutkan mayoritas responden atau 52 persen CEO menyatakan akan meningkatkan investasinya ke Indonesia, dan 38 persen lainnya bertahan pada nilai investasi yang sama. Angka tersebut merupakan persentase tertinggi setelah RRT. 

Responden Survei PwC tersebut juga memiliki keyakinan lebih tinggi terhadap perekonomian Indonesia dalam periode menengah 3-5 tahun mendatang. Keyakinan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode jangka pendek di jangka waktu 12 bulan mendatang. (Yas/Ahm)