Pengamat: Pecat Menteri yang Punya Rapot Merah

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Ekonomi dan Bisnis sekaligus Guru Besar Ekonomi Keuangan di IPMI International Business School, Roy Sembel melihat perombakan kabinet (reshuffle) jilid II sangat dibutuhkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Langkah ini dipercaya semakin memperkuat Kabinet Kerja dalam menggerakkan perekonomian Indonesia.

"Kelihatannya memang ada kebutuhan untuk kembali me-rebalancing dari personil maupun posisi-posisinya para menteri, apalagi ada partai oposisi yang mulai bergabung sehingga komposisi kabinet perlu dirombak," tegas Roy saat ditemui usai Seminar Outlook Economic, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Ia mengatakan, reshuffle harus menyasar menteri-menteri Jokowi-JK yang memiliki catatan rapor merah karena kinerja yang buruk dan tak sanggup mencapai target di periode setahun pemerintahan.

Upaya tersebut, sambung Roy, sekaligus menunjukkan kepada masyarakat dan pelaku pasar bahwa Presiden Jokowi serius memberhentikan pembantunya yang tidak cakap dalam bekerja.

Sayangnya, ketika dimintai pendapat mengenai siapa saja menteri yang layak lengser dari jabatannya, Roy mengaku tidak ingin mendikte Presiden.

"Kalau ada menteri yang rapotnya merah, lalu dipertahankan, itu akan jadi pertanyaan. Bagaimana Indonesia ke depan, kalau kinerja menterinya begitu. Kalau menteri punya rapot merah, lalu diganti, artinya Presiden benar-benar menempatkan seseorang dalam posisinya dan diwaktu yang tepat," jelas Roy.

Sebelumnya, reformasi struktural akan diikuti oleh perombakan Kabinet Kerja jilid II untuk memperkuat ekonomi Indonesia tahun depan. Reshuffle tersebut berpeluang besar terjadi pada akhir tahun ini.

"Mungkin sebelum akhir tahun ini ada reshuffle jilid II. Pak Joko Widodo akan lebih menentukan menteri-menteri di bidang politik, ekonomi, keamanan dan lainnya," tegas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli.

Dengan upaya perombakan kabinet tahap II ini, katanya, diharapkan tren pembalikan arah ekonomi Indonesia akan berlanjut dan semakin kuat di 2016. Pasalnya, ia mengaku, masa pemerintahan sembilan bulan pertama pemerintahan Kabinet Kerja, Jokowi hanya menunjuk 2-3 menteri.

"Sedangkan sisanya (menteri) merupakan usulan dari tokoh-tokoh politik di Indonesia yang visinya masih simpang siur dengan kompetensi KW 2 atau KW 3," terangnya.

Selanjutnya pada Agustus 2015, lanjut Rizal, Presiden Jokowi bergerak cepat melakukan reshuffle jilid I, di mana mantan Gubernur DKI Jakarta itu memilih langsung orang-orang yang dipercaya menjadi pembantu Presiden, baik di bidang politik, keamanan, ekonomi.

"Hasilnya bisa dilihat, selama 3 bulan terakhir, ekspektasi mulai positif, ekonomi yang tadinya anjlok sudah mulai naik 0,1-0,2 persen, rupiah relatif stabil. Karena sebelumnya harapan atau ekspektasi masyarakat dan investor sudah hilang, penjualan ritel drop 30 persen, rupiah melemah dan pertumbuhan ekonomi turun," papar Rizal. (Fik/Ndw)