Freeport Cuma Bikin Kaya Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Kegaduhan kasus PT Freeport Indonesia terus menuai kontroversi. Kali ini Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) angkat bicara mengenai kontribusi perusahaan tambang emas raksasa itu yang hanya menguntungkan Jakarta, bukan wilayah maupun rakyat Papua.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI, Bahlil Lahadalia, menegaskan selama 48 tahun berdiri Freeport tidak memberikan dampak positif dan mensejahterakan rakyat Papua. Anak usaha Freeport-McMoran ini justru mengalirkan sebagian setoran pajaknya ke DKI Jakarta.

"Orang Jakarta ribut soal Freeport, sedangkan di Papua tidak kedengaran. DKI Jakarta luar biasa mengambil hak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya banyak diterima pemerintah daerah Papua," ucap Bahlil saat Diskusi Refleksi Akhir Tahun, Jakarta, Selasa (29/12/2015).

Aliran uang tersebut, katanya, disetorkan Freeport Indonesia sebagai Pajak Penghasilan (PPh) Badan setiap tahun. Maklum saja, kantor pusat Freeport berada di DKI Jakarta, bukan di Papua.

Freeport dikenai PPh Nasional sebesar 25 persen, sementara PPh Badan 35 persen. Sejak 1999, perusahaan tersebut telah melakukan pembayaran royalti tambahan untuk tembaga, emas, dan perak jika produksi melebihi tingkat tertentu yang disetujui.

"Bayangkan 35 persen Jakarta semua yang dapat, sedangkan Papua tidak jelas dapat apa," ucap Bahlil.

Ia mendesak pemerintah mengambil-alih aset Freeport Indonesia setelah kontrak perusahaan berakhir pada 2021. HIPMI pun meminta agar seluruh Pemda Tingkat I dan II di Papua dan Papua Barat mendapat jatah saham Freeport.

"Itu usul kami, supaya adil bagi Papua dan Papua Barat miliki saham Freeport. Karena ini cara paling tepat orang Papua memperoleh keadilan merata," tuturnya. (Fik/Ndw)**